Sri Mulyani: Banyak Badan Usaha Curang ke BPJS Kesehatan

Reporter

Editor

Rahma Tri

Gestur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. Pemerintah menyampaikan realisasi APBN 2019 hingga semester I kepada DPR. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan banyak hal dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap BPJS Kesehatan. Salah satu temuannya adalah bahwa banyak badan usaha yang curang dalam melaporkan data kepada BPJS Kesehatan.

"Banyak badan usaha yang curang misalnya jumlah karyawan yang dikurangi supaya iurannya sedikit, kemudian ada yang melaporkan gaji dikurang-kurangi," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi Keuangan, DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 21 Agustus 2019.

Beberapa temuan dari hasil audit BPJS Kesehatan lainnya adalah masih banyak data yang belum terintegrasi misalnya dulu dari Jamkesda atau Jamkesmas lainnya. Menurut Sri Mulyani, integrasi data ini akan dapat diselesaikan dalam tahun 2019. Saran yang dapat diberikan adalah BPJS Kesehatan agar bekerja sama dengan dinas-dinas terkait agar kepatuhan meningkat.

Di hadapan Komisi XI DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan akar permasalahan penyebab defisit keuangan BPJS Kesehatan. "Salah satu penyebab utamanya adalah iuaran BPJS Kesehatan terlalu kecil dengan menawarkan banyak manfaat, namun risikonya juga terlalu besar," katanya.

Kemudian penyebab kedua adalah banyak peserta BPJS PBPU yang mendaftarkan pada saat sakit, kemudian setelah sembuh tidak membayarkan lagi iurannya.

Selanjutnya, menurut Sri Mulyani, tingkat peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) masih cukup rendah, sekitar 54 persen, sementara tingkat utilitasnya cukup tinggi. Terakhir adalah beban pembiayaan penyakit katastropik yang sangat besar, yakni lebih dari 20 persen dari total biaya manfaat BPJS Kesehatan.

ANTARA | CAESAR AKBAR






Menkes Bandingkan Biaya Kesehatan Paling Efisien di RI, Malaysia, Singapura, Jepang dan AS

1 hari lalu

Menkes Bandingkan Biaya Kesehatan Paling Efisien di RI, Malaysia, Singapura, Jepang dan AS

Menkes membandingkan biaya kesehatan di sejumlah negara seperti Indonesia, Singapura, Jepang dan Amerika Serikat. Mana yang paling efisien?


Menkes Kritik Orang Kaya Pakai BPJS Kesehatan, Sebenarnya Boleh atau Tidak?

1 hari lalu

Menkes Kritik Orang Kaya Pakai BPJS Kesehatan, Sebenarnya Boleh atau Tidak?

DJSN menanggapi kritik Menkes soal orang kaya yang memanfaatkan BPJS Kesehatan hingga akhirnya membebani negara menuai respons banyak pihak.


Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin 25 November dimulai dari BLT BBM akan cair lagi di bulan depan.


Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

1 hari lalu

Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

Panglima TNI Andika Perkasa bulan depan pensiun. Berapakah batas usia pensiun prajurit TNI, dan berapa besaran gajinya?


Siapkan Produk Khusus Orang Kaya', BPJS Kesehatan: Tidak Ada Perbedaan Perlakuan

1 hari lalu

Siapkan Produk Khusus Orang Kaya', BPJS Kesehatan: Tidak Ada Perbedaan Perlakuan

Pemerintah akan segera menerbitkan beleid yang mengatur ketentuan kombinasi biaya perawatan asuransi kesehatan BPJS Kesehatan dan swasta.


Bulan Ini, Kemenkes Akan Keluarkan Aturan BPJS untuk Orang Kaya

1 hari lalu

Bulan Ini, Kemenkes Akan Keluarkan Aturan BPJS untuk Orang Kaya

Kolaborasi pembayaran antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta telah dibahas sejak awal tahun ini.


BLT BBM Bakal Cair Lagi Desember, Berikut Cara Cek Penerima dan Penyalurannya

2 hari lalu

BLT BBM Bakal Cair Lagi Desember, Berikut Cara Cek Penerima dan Penyalurannya

BLT BBM merupakan subsidi untuk masyarakat yang diberikan setelah pemerintah mengerek harga Pertalite dan Solar.


APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

2 hari lalu

APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

Sri Mulyani menuturkan defisit APBN akan terjadi sampai akhir tahun, namun angkanya membaik dan masih sesuai dengan target dalam Perpres.


Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Kaji Pemberian Bantuan Cegah PHK, Dana Pemda Nganggur Rp 278 T

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Kaji Pemberian Bantuan Cegah PHK, Dana Pemda Nganggur Rp 278 T

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 24 November 2022, dimulai dari Sri Mulyani mempertimbangkan pemberian bantuan PHK.


PPh 21 hingga Oktober Tumbuh 21 Persen, Sri Mulyani: Jika Dibandingkan Berita PHK Jadi Kikuk

2 hari lalu

PPh 21 hingga Oktober Tumbuh 21 Persen, Sri Mulyani: Jika Dibandingkan Berita PHK Jadi Kikuk

Sri Mulyani menyatakan bahwa data penerimaan pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 mencatatkan pertumbuhan yang tinggi.