Bidik 1 Juta SDM Unggul, Pemerintah Akan Sekolahkan PNS ke Australia

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah CPNS mengikuti Presidential Lecture 2019 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 24 Juli 2019. Kegiatan yang diikuti oleh 6.148 CPNS hasil seleksi tahun 2018 itu mengangkat tema Sinergi Untuk Melayani. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    Sejumlah CPNS mengikuti Presidential Lecture 2019 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 24 Juli 2019. Kegiatan yang diikuti oleh 6.148 CPNS hasil seleksi tahun 2018 itu mengangkat tema Sinergi Untuk Melayani. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencanangkan 1 juta PNS unggul hingga 2024. Untuk mencapai target itu, KemenpanRB bakal bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP untuk menyekolahkan PNS ke dua universitas andalan di Australia dan Selandia Baru melalui program double degree.

    "Saat ini PNS yang unggul atau menyandang gelar pasca-sarjana hanya 400 ribu atau 10 persen dari total PNS. Kita kepingin sampai 1 juta," ujar MenpanRB Syafruddin dalam peluncuran program Double Degree di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Agustus 2019.

    Syafruddin memproyeksikan jumlah PNS unggul paling tidak 25 persen dari total keseluruhan pegawai pelat merah. Adapun pemerintah saat ini telah bekerja sama dengan empat universitas. Keempatnya adalah Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin Makassar, Victoria University of Wellington Selandia Baru, dan University of Melbourne Australia.

    Nantinya, PNS yang lolos seleksi bakal menempuh pendidikan 1 tahun di dalam negeri dan 1 tahun di luar negeri. Di dalam negeri, PNS bakal belajar tentang konten lokal. Sedangkan di luar negeri, mereka akan belajar soal reformasi birokrasi secara global. Setelah lulus, PNS diharapkan menjadi influencer atau pion.

    Menurut Syafruddi, proses seleksi akan dilakukan sesuai dengan ketentuan oleh kementerian atau lembaganya masing-masing. "Nanti kami ajukan ke LPDP, untuk masing-masing kampus itu bertahap 30 (mahasiswa tiap tahun ajaran baru)," ucapnya.

    LPDP saat ini memiliki porsi beasiswa 70-80 persen untuk program afirmasi. Program afirmasi diperuntukkan bagi calon mahasiswa di daerah tertinggal, calon dosen, dan PNS. Dalam postur anggaran RAPBN 2020, LPDP memperoleh alokasi Rp 18 triliun untuk pengembangan dana pendidikan. Dana itu masuk dalam salah satu komponen dana abadi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.