MenPAN-RB: 50 Persen PNS Indonesia Belum Sarjana

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebelum dimulainya tes Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) di Badan Kepegawaian Negara, Jakarta, 21 Oktober 2017. TEMPO/Fajar Januarta

    Ekspresi peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebelum dimulainya tes Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) di Badan Kepegawaian Negara, Jakarta, 21 Oktober 2017. TEMPO/Fajar Januarta

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan pendataan terhadap jenjang pendidikan pegawai negeri sipil atau PNS di seluruh Indonesia. Dari data tersebut diketahui bahwa 50 persen PNS belum menyandang gelar sarjana strata 1 atau S-1.

    "Kita tahu ASN kita yang jumlahnya 4,3 juta itu, baru 50 persen yang sarjana, 50 persennya belum," kata Menteri PANRB Syafruddin saat ditemui di Hotel Westin, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Agustus 2019.

    Syafruddin mengatakan, dalam 5 tahun ke depan, pemerintah memiliki agenda untuk meningkatkan kualitas PNS melalui program beasiswa. Program itu sejalan dengan misi pemerintahan presiden terpilih, Joko Widodo, yang mencanangkan pengembangan SDM unggul hingga 2024.

    Tanpa mendetailkan kuota PNS yang akan diberi beasiswa S-1 setiap tahunnya, Syafruddin mengklaim jumlah tersebut banyak. Selain mendanai program pendidikan S-1, pihaknya juga tengah berfokus melaksanakan program peningkatan mutu PNS melalui pengadaan beasiswa S-2.

    Khusus untuk program beasiswa pasca-sarjana, pada tahap awal, Syafruddin mengatakan kementeriannya telah bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Kementerian akan mengadakan seleksi PNS untuk program pendidikan beasiswa pasca-sarjana yang bakal didanai oleh LPDP.

    Tahun ini, kementerian juga bakal memulai program double degree. PNS yang lolos program ini akan dikirim ke luar negeri untuk menempuh jenjang pasca-sarjana. Pemerintah dalam hal ini telah bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin Makassar, Victoria University of Wellington, dan University of Melbourne.

    Syafruddin menargetkan, dalam 5 tahun, ada 1 juta PNS yang memiliki mutu unggul dengan jenjang pendidikan tinggi. "Kalau sekarang PNS yang S-2 baru 400 ribu atau 10 persen dari total PNS," katanya.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.