Fahri Hamzah Ingin Agar DPR Bisa Kelola Anggaran Sendiri

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah), Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (kiri) dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berbincang sebelum dimulainya Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2019. Rapat tersebut beragendakan pembacaan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN (P2APBN) TA 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Fahri Hamzah mengatakan seharusnya lembaganya mengelola anggaran sendiri. Seperti layaknya di Amerika Serikat yang Kongresnya memiliki CBO atau congressional budget office atau CBO,membuat lembaga itu memiliki kemandirian dalam menentukan anggaran. 

"Jadi dia harusnya punya sistem keuangan sendiri," ujar Fahri, dalam seminar Nota Keuangan RAPBN 2019 di Gedung Pustakaloka DPR, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019.

Karena belum punya sistem keuangan dan kemandirian anggaran itu pula, menurut Fahri, DPR hingga kini belum independen. "DPR itu mengawasi pemerintah, tapi uangnya dari pemerintah. Itu gak bisa," tuturnya.

Dalam sistem demokrasi, kata Fahri, DPR harus punya uang dan mengelolanya secara mandiri. "Gak bisa dia masuk dalam sistem APBN dan tunduk pada yang mau diperiksa, gak bisa. Ente dikasih duit orang tua, masa mau memeriksa orang tua. Ya gak bisa," katanya.

Pernyataan Fahri ditujukan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. "Sebagai laporan buat bu Sri Mulyani, sebagai yang masih pegang uang, karena DPR belum pegang uang sendiri kan, bu," ucapnya.

Fahri lalu mengandaikan bila dirinya sebagai bendahara negara, akan menyerahkan pengelolaan anggaran langsung ke DPR. "Harusnya kalau saya Menteri Keuangan, sudah DPR kasih uang sendiri saja. Gak usah dipegang menteri keuangan," ucapnya.

Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR, alokasi anggaran lembaga tersebut tahun 2019 adalah Rp 5,739 triliun. Alokasi anggaran ini terdiri atas satuan kerja (satker) Dewan sebesar Rp 3,695 triliun, dan satker Kesetjenan sebesar Rp 2,044 triliun. DIPA Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan DIPA tahun 2018.

Ketika dikonfirmasi soal permintaan Fahri Hamzah tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menyatakan DPR termasuk dalam kategori lembaga negara. "Pengelolaan anggaran DPR adalah sama dengan Kementerian dan Lembaga negara yang lain-lainnya.






APBD DKI 2023 Disahkan Rp 83,78 Triliun, Berikut Rinciannya

50 menit lalu

APBD DKI 2023 Disahkan Rp 83,78 Triliun, Berikut Rinciannya

Pembengkakan rancangan APBD DKI hingga Rp 1,2 triliun bakal ditutup dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) DKI.


DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

56 menit lalu

DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

DPR belum bisa menggelar fit and proper test untuk calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Begini kata Ketua Komisi I Meutya Hafid.


Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

1 jam lalu

Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

Fit and proper test calon Panglima TNI Yudo Margono menunggu hasil dari Bamus DPR


Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

3 jam lalu

Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

Bambang memproyeksikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan menjadi Undang-Undang sebelum masa reses.


Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR Baru 69 Persen, Ini Rencana Menteri Basuki

5 jam lalu

Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR Baru 69 Persen, Ini Rencana Menteri Basuki

Hingga 26 November 2022, angka realisasi anggaran PUPR Rp 84,3 triliun atau 69 persen dari total pagu Rp 121,4 triliun.


Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR hingga 26 November Capai 69 Persen

18 jam lalu

Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR hingga 26 November Capai 69 Persen

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengungkap pagu alokasi anggaran kementerian yang dia pimpim mengalami perubahan-perubahan.


Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

21 jam lalu

Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

Puan Maharani, menyatakan KSAL Laksamana Yudo Margono merupakan nama yang diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI


Program Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ini Rencana Sri Mulyani untuk PLN dan Produsen Listrik Swasta

22 jam lalu

Program Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ini Rencana Sri Mulyani untuk PLN dan Produsen Listrik Swasta

Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa PT PLN (Persero) wajib melaksanakan komitmen transisi menuju energi hijau.


Jokowi Ajak Investor ke IKN Tahun Depan untuk Tawarkan Proyek

22 jam lalu

Jokowi Ajak Investor ke IKN Tahun Depan untuk Tawarkan Proyek

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) dikebut.


Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

22 jam lalu

Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengirim surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)