Luhut Jajaki Kerja Sama Pertahanan dan Kereta Api dengan Afrika

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan tiba di gedung MPR untuk menghadiri sidang tahunan MPR 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan tiba di gedung MPR untuk menghadiri sidang tahunan MPR 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur Indonesia - Afrika melakukan rangkaian pertemuan bilateral dengan beberapa negara Afrika pada ajang Indonesia - Africa Infrastructure Dialogue (IAID) 2019 di Nusa Dua, Bali.

    Dalam kesempatan itu, Luhut sempat mengadakan pertemuan bilateral dengan delegasi negara Guinea Ekuatorial yaitu Menteri Pertahanan Leandro Ncogo serta Menteri PUPR Diosdado Nsue Medja. Dalam pertemuan ini Menteri Ncogo menyampaikan keinginan negaranya untuk bekerja sama dengan Indonesia.

    “Kami ingin bekerja sama, terutama untuk bidang pertahanan seperti pengadaan Seragam Militer, serta Alutsista. Dan kami akan mengirim para dokter serta tenaga medisnya untuk mengadakan pelatihan ke Indonesia," ujar Menteri Ncogo seperti dikutip dalam keterangan tertulis Kementerian Koordinator Kemaritiman, Rabu, 21 Agustus 2019. Ncogo berjanji untuk mengirim timnya bulan depan untuk menjajaki kerjasama ini lebih jauh.

    Sementara itu Menteri Medja mengundang Indonesia untuk menggarap proyek infrastruktur transportasi di negaranya seperti kereta api. Mengenai peluang itu, Luhut menyambut baik karena menurutnya, negara ini walaupun tidak besar tetapi memiliki potensi karena menjadi penghasil minyak nomor dua terbesar di Afrika.

    Tawaran kerja sama juga datang dari Menteri Ekonomi Madagaskar Richard Randriamandrato. Ia mengatakan negaranya ingin mencari kesempatan bekerja sama dengan Indonesia setelah sebelumnya beberapa negara lain juga telah berinvestasi di Madagaskar, seperti Cina dan India.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.