Mafindo: Pembatasan Internet Tak Efektif Redam Penyebaran Hoax

Ilustrasi Anti-Hoax

TEMPO.CO, JakartaPresidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Anita Wahid menilai langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika memperlambat Internet di suatu wilayah guna mencegah penyebaran berita palsu atau hoax dinilai tidak efektif menyelesaikan masalah.

Pernyataan Anita menanggapi langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kembali memperlambat kecepatan internet di beberapa titik di Sorong dan Jayapura pada  Selasa, 20 Agustus 2019. Perlambatan itu mulai dilakukan pada pukul 10.00 WIT atas permintaan kepolisian lantaran khawatir kembali ada keadaan berbahaya dari aksi massa di beberapa titik tersebut.

"Untuk kebijakan pembatasan Internet, kalau tujuannya untuk menghindari penyebaran hoaks, ini tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan. Hanya menunda saja," kata Anita kepada Tempo, Selasa, 20 Agustus 2019.

Anita mencontohkan, kalau internet dibatasi selama tiga hari, maka hoax bisa tetap membanjir setelah itu. Bahkan hal tersebut bisa menjadi bola liar yang memunculkan berbagai isu.

Meski begitu, Anita memahami bahwa langkah itu diambil untuk meredakan konflik, atau paling tidak tak memperlebar permasalahan. "Tapi ini tidak efektif menanggulangi penyebaran hoax."

Belum lagi, kata Anita, kalau internet dibatasi, masyarakat tidak bisa mengakses media-media digital. Padahal, media massa, terutama yang sudah tercatat dan terverifikasi di Dewan Pers adalah sumber informasi yang lebih valid ketimbang sumber lainnya. Keterbatasan masyarakat mengakses media massa dikhawatirkan bisa membuat berbagai macam asumsi timbul.

Ketimbang pembatasan, salah satu usulan Anita, Kominfo atau jajaran kepolisian, maupun lembaga pemerintah lainnya bisa memberikan laporan yang netral mengenai situasi dan kondisi sebenarnya. Bersamaan dengan itu masyarakat juga bisa mengonfirmasinya dengan berita yang ada di media-media terverifikasi. Langkah itu dinilai bisa lebih menetralisir keadaan ketimbang membatasi internet.

Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan kementeriannya akan melakukan evaluasi lagi ihwal kondisi di wilayah-wilayah tersebut pada nanti malam. Apabila kondisi dinilai sudah kondusif dan normal, maka kebijakan perlambatan itu akan kembali dicabut.

Menurut Ferdinandus, ada beberapa faktor yang membuat kementeriannya mengambil kebijakan memperlambat internet. Pertama, adalah situasi di lapangan. Situasi itu, ujar dia, didapat dari laporan kepolisian. Di samping itu, Kominfo juga terus memantau situasi di dunia maya, khususnya persebaran berita hoaks dan disinformasi.

Perlambatan akses internet sebelumnya sempat dilakukan di beberapa titik di Papua pada Senin, 19 Agustus 2019. Tindakan itu dilakukan untuk meredam penyebaran hoax yang kian masif. Kementerian Kominfo sempat menemukan dua informasi hoax yang menyebar terkait kerusuhan di beberapa wilayah di Papua.






Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

1 hari lalu

Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

Mafindo bersama AMSI, dan AJI berkomitmen untuk berkolaborasi melawan hoaks jelang Pemilu 2024.


Internet Down Seharian, Biznet: Mohon Maaf, Ada Kendala Infrastruktur Jaringan

2 hari lalu

Internet Down Seharian, Biznet: Mohon Maaf, Ada Kendala Infrastruktur Jaringan

Perusahaan penyedia layanan jaringan internet Biznet buka suara ihwal keluhan yang disampaikan pelanggannya melalui media sosial.


Kemenko Perekonomian Beberkan 5 Sektor Usaha yang Bikin Ekonomi Digital RI Moncer

2 hari lalu

Kemenko Perekonomian Beberkan 5 Sektor Usaha yang Bikin Ekonomi Digital RI Moncer

Potensi ekonomi digital lainnya, kata Rudy, berasal dari startup yang jumlahnya mencapai 2.400.


Ramai STB Meledak, Kominfo Minta Penyebabnya Dicari Tahu Lebih Dulu

2 hari lalu

Ramai STB Meledak, Kominfo Minta Penyebabnya Dicari Tahu Lebih Dulu

Video yang memperlihatkan TV tabung hangus terbakar ramai di media sosial. TV analog tersebut diduga meledak lantaran menggunakan STB abal-abal.


Aksara Kawi dan Pegon Siap Masuk Pembakuan Digital Nasional 2023

3 hari lalu

Aksara Kawi dan Pegon Siap Masuk Pembakuan Digital Nasional 2023

PANDI telah menyerahkan dokumen RSNI untuk pembakuan fon dan papan ketik aksara Kawi dan Pegon ke BSN dan Kementerian Perindustrian.


Saldo di Rekening Brigadir J Disebut-sebut Mencapai Rp 100 Triliun, PPATK: Itu Hoaks

5 hari lalu

Saldo di Rekening Brigadir J Disebut-sebut Mencapai Rp 100 Triliun, PPATK: Itu Hoaks

PPATK mengkonfirmasi bahwa kabar soal rekening Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J mencapai Rp 100 triliun tidak benar.


CekFakta #184 [Prebunking] Menyadari Bias Kognitif Agar Tak Asal Berpikir Cepat

6 hari lalu

CekFakta #184 [Prebunking] Menyadari Bias Kognitif Agar Tak Asal Berpikir Cepat

bias kognitif atau prasikap kognitif mempengaruhi cara seseorang memandang, berinteraksi, bertindak, dan berpikir memahami dunia.


Kasus Kebocoran Data Meningkat, Kominfo Terima 33 Laporan Sepanjang 2022

8 hari lalu

Kasus Kebocoran Data Meningkat, Kominfo Terima 33 Laporan Sepanjang 2022

Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebelumnya menyinggung soal kebocoran data dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.


Migrasi ke TV Digital, Menkominfo: 77 Lembaga Penyiaran Sudah Bersiaran Digital Penuh

8 hari lalu

Migrasi ke TV Digital, Menkominfo: 77 Lembaga Penyiaran Sudah Bersiaran Digital Penuh

Kementerian Kominfo mencatat 77 lembaga penyiaran dari total 696 lembaga penyiaaran secara nasional telah bermigrasi ke tv digital.


Setelah Jabodetabek, Kominfo Akan Matikan Siaran TV Analog di 284 Kabupaten dan Kota

8 hari lalu

Setelah Jabodetabek, Kominfo Akan Matikan Siaran TV Analog di 284 Kabupaten dan Kota

Setelah mematikan siaran tv analog di Jakarta, Kominfo bakal melanjutkannya di 93 wilayah layanan di 284 kabupaten/kota.