TEMPO.CO, Jakarta - PT Waskita Karya (Persero) Tbk. menyatakan ketertarikannya untuk menggarap proyek-proyek konstruksi dalam program pemindahan ibu kota. BUMN ini berminat untuk ikut menggarap proyek infrastruktur dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan.
Direktur Operasi II Waskita Karya Bambang Rianto mengatakan, pemindahan ibu kota negara diperkirakan bakal menelan biaya Rp466 triliun. Hal ini akan menjadi peluang besar bagi kontraktor.
"Sejauh ini belum ada pembicaraan [terkait pemindahan ibu kota negara], tapi kami pernah menghadiri sosialisasinya di PU [Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat]. Kami pasti berminat, tentu setelah legal standing-nya fix [pasti]," jelasnya di Jakarta, Selasa 20 Agustus 2019.
Menurut Bambang, perseroan siap mengikuti tender yang dibuka pemerintah maupun partisipasi. Namun, ia menambahkan, Waskita Karya tetap menunggu kepastian regulasi sebelum berpartisipasi dalam proyek konstruksi di ibu kota baru.
Rencana pemindahan ibu kota negara memang kian terang setelah Presiden Joko Widodo resmi meminta restu Dewan Perwakilan Rakyat pada 16 Agustus 2019. Saat itu, presiden menyebut ibu kota negara hendak dialihkan ke Kalimantan. Namun, lokasi calon ibu kota negar yang baru belum diumumkan.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pemindahan ibu kota negara sedikitnya membutuhkan lahan seluas 40.000 hektare, dengan asumsi tidak ada perubahan jumlah aparatur sipil negara (ASN). Dengan skenario tersebut, sebanyak 1,5 juta PNS direncanakan bakal hijrah ke Kalimantan.
Untuk memboyong ASN ke Kalimantan dan membangun infrastruktur dasar, pemerintah sedikitnya membutuhkan dana sebesar Rp250 triliun dari total kebuthan Rp466 triliun. Adapun sumber pembiayaan pemindahan ibu kota ini ada empat, yakni anggaran negara, badan usaha milik negara, kerja sama dengan badan usaha (KPBU), dan swasta.
BISNIS
