Bulan Depan, KPPU Sidangkan Kasus Grab

Seorang sopir taksi Grab Car menceritakan pengalamannya saat menerima penumpang asal Bangladesh. Sumber: The Straits Times

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang kasus dugaan praktik bisnis tidak sehat oleh aplikasi transpotasi daring Grab dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) akan digelar akhir Agustus atau awal September 2019 nanti.

"Tim Majelis Komisi masih menangani empat perkara berbarengan. Mereka menunggu keempatnya selesai. Tidak lama lagi," kata Gopprera Panggabean  Direktur Penindakan dan Investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Tamani Kafe, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.

Kaitannya dengan perkara ini, Grab diduga memerlakukan mitra pengemudinya secara tidak adil. Berdasarkan kajian KPPU, decacorn asal Singapura ini memprioritaskan order kepada mitra di bawah naungan TPI atau bersekongkolan usaha yang merugikan driver (pengemudi) mandiri Grabcar.

Aplikasi transportasi daring tersebut disangkakan melanggar Pasal 14 dan Pasal 19 D Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Goppera mengungkapkan bila Grab terbukti bersalah dalam kasus ini bisa dikenakan denda minimum Rp 1 miliar dan maksimum Rp 25 miliar. Namun, hal ini akan bergantung pada keputusan akhir dari Majelis Komisi. Ia menambahkan, terkait jadwal sidang pastinya akan segera diumumkan melalui laman resmi KPPU.

Sebelumnya, Head of Public Affairs Grab Indonesia Tri Sukma Anreianno mengatakan pihaknya akan patuh terhadap proses hukum. "Mengenai proses hukum yang sedang berlangsung, kami senantiasa menghormati dan akan mendukung semua proses hukum yang sedang berjalan," ujar Sukma dalam pesan pendek kepada Tempo melalui humasnya, Kamis, 18 Juli 2019.

Meski menerima proses hukum, Sukma berkukuh entitasnya tak pernah melakukan diskriminasi terhadap mitra Grab-nya, baik yang terdaftar di bawah TPI maupun tidak. Ia memastikan pihaknya berkomitmen memberikan perlakuan yang sama kepada semua mitra pengemudi.

EKO WAHYUDI l FRANCISCA CHRISTY ROSANA






Bantu Korban Gempa Cianjur, Grab Berikan Layanan Gratis untuk Relawan

7 hari lalu

Bantu Korban Gempa Cianjur, Grab Berikan Layanan Gratis untuk Relawan

Grab berikan bantuan korban gempa Cianjur berupa uang tunai dan kode voucher.


Terkini Bisnis: Belanja Ketahanan Pangan Naik Tahun Ini, KPPU Akan Panggil Google

7 hari lalu

Terkini Bisnis: Belanja Ketahanan Pangan Naik Tahun Ini, KPPU Akan Panggil Google

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 1 Desember 2022 antara lain tentang belanja ketahanan pangan meningkat menjadi Rp 104,2 triliun.


Kedelai Dikuasai 3 Importir Raksasa, KPPU Akan Dalami Dugaan Kartel

7 hari lalu

Kedelai Dikuasai 3 Importir Raksasa, KPPU Akan Dalami Dugaan Kartel

KPPU menyatakan tak mau terburu-buru dalam mengawasi dugaan kartel dalam importasi kedelai.


Gandeng Kemenlu, KPPU Akan Panggil Google dari California dan Singapura Soal Dugaan Monopoli

7 hari lalu

Gandeng Kemenlu, KPPU Akan Panggil Google dari California dan Singapura Soal Dugaan Monopoli

KPPU akan melayangkan surat pemanggilan ke kantor pusat Google di California dan Google Asia Pasifik di Singapura.


KPPU Akan Awasi Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Proyek IKN

8 hari lalu

KPPU Akan Awasi Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Proyek IKN

Ketua KPPU M. Afif Hasbullah mengatakan akan mendukung program pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN.


Rencana Tarif Ojol Ditetapkan Gubernur, SPAI: Mesti Dihitung dari Titik Awal Penjemputan

8 hari lalu

Rencana Tarif Ojol Ditetapkan Gubernur, SPAI: Mesti Dihitung dari Titik Awal Penjemputan

Terlepas dari kebijakan penetapan tarif ojol, Lily meminta Kemenhub merevisi pasal yang berkaitan dengan hubungan antara aplikator dan pengemudi ojol.


Asosiasi Driver Minta Dilibatkan dalam Perumusan Tarif Ojol oleh Gubernur

8 hari lalu

Asosiasi Driver Minta Dilibatkan dalam Perumusan Tarif Ojol oleh Gubernur

Asosiasi Driver Ojek Online Garda Indonesia berharap dilibatkan dalam perumusan tarif ojol yang bakal ditentukan gubernur masing-masing wilayah.


Tarif Ojek Online Bakal Diatur Gubernur, Asosiasi Driver: Itu Salah Satu Tuntutan Kami

9 hari lalu

Tarif Ojek Online Bakal Diatur Gubernur, Asosiasi Driver: Itu Salah Satu Tuntutan Kami

Asosiasi Driver Ojek Online Garda Indonesia menyambut baik wacana Kemenhub merevisi Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 sehingga tarif ojek online akan diatur dan ditetapkan gubernur.


Pengalaman Pengemudi Ojek Online Kerap Tertolong JKN

9 hari lalu

Pengalaman Pengemudi Ojek Online Kerap Tertolong JKN

Restu sempat beberapa kali harus rawat inap dan menjalan operasi di rumah sakit. Semuanya gratis karena program JKN.


Tarif Ojek Online Bakal Diatur oleh Gubernur, Begini Tanggapan Pengemudi

9 hari lalu

Tarif Ojek Online Bakal Diatur oleh Gubernur, Begini Tanggapan Pengemudi

Pengemudi ojek online sebelumnya menuntut agar tarif ojol dapat diatur per provinsi atau kabupaten/kota.