Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Manokwari Kembali Normal

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Pelabuhan dan Peti Kemas. Getty Images

    Ilustrasi Pelabuhan dan Peti Kemas. Getty Images

    TEMPO.CO, Makassar - Manajemen PT Pelabuhan Indonesia IV atau Pelindo IV (Persero) memastikan pelayanan bongkar muat barang dan kapal penumpang di Pelabuhan Manokwari dan Jayapura berjalan lancar, Selasa 20 Agustus 2019.

    “Pelayanan kapal dan bongkar muat barang sudah kembali seperti semula. Kemarin sempat tutup untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Farid Padang melalui keterangan tertulis, Selasa, 20 Agustus 2019.

    Farid menegaskan kondisi di Pelabuhan Manokwari dan Pelabuhan Jayapura sudah kondusif.

    Meski situasi keamanan di dua wilayah tersebut sempat “memanas” lantaran buntut dari peristiwa yang terjadi di Asrama Papua di Surabaya, Jawa Timur lalu.

    Hingga kini, lanjut dia, peralatan dan pelabuhan sudah aman dan kebanyakan pegawai Pelindo IV Papua dan Papua Barat adalah warga asli sana. Ia juga berkoordinasi dengan instansi terkait dan tetap terkendali dengan dukungan oleh kesigapan aparat baik internal Pelindo IV maupun Polda, Marinir dan TNI.

    Sementara, General Manager (GM) Pelindo IV Cabang Manokwari, Suparman mengungkapkan pihaknya sempat menutup pelayanan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

    Musababnya situasi yang memanas dan beberapa kantor menjadi sasaran lemparan batu massa, termasuk kantor Pelindo IV Cabang Manokwari. “Jadi tidak ada kapal penumpang yang sandar di dermaga Pelabuhan Manokwari,” ucap Suparman. “Ini hari (Selasa) baru ada kapal penumpang yang sandar dan situasi mulai kondusif,” katanya.

    DIDIT HARIYADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.