BKN Diusulkan Bikin Platform Terpusat Menjelang Rekrutmen ASN

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni diselenggarakan di Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu, 1 Juni 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni diselenggarakan di Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu, 1 Juni 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research atau TII Vunny Wijaya mengatakan sistem informasi terpusat diperlukan, untuk meminimalisasi hoaks menjelang rekrutmen Aparat Sipil Negara atau ASN 2019. Dia memprediksi banyak pihak yang akan mengambil keuntungan menjelang rekrutmen ini.

    "Hoaks-hoaks tentang pembukaan seleksi jabatan atau formasi di kementerian dan lembaga menjadi sangat marak," kata Vunny dalam kererangan tertulis, Selasa, 20 Agustus 2019.

    Vunny mengatakan selama ini masyarakat diarahkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk memantau melalui website bkn.go.id. Sejauh pengamatan Vunny, pengumuman soal seleksi masih belum efektif karena informasi berada di menu pengumuman yang bercampur dengan pengumuman lain terkait BKN.

    Menurutnya, perlu dikembangkan sebuah platform berbentuk aplikasi yang secara khusus menyediakan informasi rekrutmen dan berita terkait rekrutmen ASN 2019.

    "Adanya platform tersebut juga diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat masyarakat dalam mencari informasi rekrutmen. Hal ini sangat penting karena hoaks tidak hanya membingungkan masyarakat, namun juga rentan berujung pada penipuan," kata dia.

    Vunny berharap BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat mempertimbangkan adanya platform informasi terpusat menjelang rekrutmen ASN. Dia menyarankan BKN dan Kemen PAN-RB makin gencar menggunakan berbagai media sosial atau website yang dimiliki saat ini untuk mencegah beredarnya hoaks.

    HENDARTYO HANGGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.