Laporan APBN Dikritik, Sri Mulyani: Ekonomi Kita Tertinggi Ketiga

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keteragan seusai rapat paripurna RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) tahun anggaran 2018 di kompleks DPR, Senayan, Selasa, 20 Agustus 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memberi catatan kepada pemerintah terkait laporan keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Dalam laporan badan anggaran DPR yang dibacakan Wakil Ketua Banggar Teuku Riefky Harsya, dewan menilai asumsi makro dalam realisasi APBN tahun anggaran 2018 meleset dari target.

“Pemerintah tidak dapat mencapai beberapa asumsi dasar makro ekonomi dan target pembangunan pada 2018, pertama pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17 persen,” ujar Riefky dalam rapat paripurna RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2018 di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2019. 

Angka pertumbuhan ekonomi ini dinilai jauh dari asumsi APBN 2018 yang sebesar 5,4 persen. Kemudian, nilai tukar rupiah terhadap dolar yang dinilai masih melemah mencapai Rp 14.247. Nilai tukar ini lebih tinggi ketimbang asumsi yang hanya Rp 13.400.

Selanjutnya, ketiga, dewan mengkritik harga minyak Inductively Coupled Plasma atau ICP yang menyentuh US$ 67,5 per barel atau lebih tinggi ketimbang asumsi sebesar US$ 48 per barel.

Kemudian, keempat, dewan menyoroti lifting gas yang hanya mencapai 1,14 juta barel setara minyak bumi per hari. Padahal, pemerintah menargetkan mencapai 1,2 per barel.

Dalam sidang tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab laporan dewan melalui paparan kinerja APBN 2018. Ia menjelaskan, realisasi APBN 2018 terdampak oleh tekanan terhadap dinamika global akibat sentimen dagang Amerika Serikat dan mitra dagang utamanya, Cina. Kondisi ini berdampak pada volatilitas dan gejolak ekonomi yang dirasakan menyeluruh. Ia mengatakan beberapa negara bahkan mengalami krisis resesi. 

Kondisi tersebut diperburuk dengan upaya Amerika Serikat meningkatkan suku bunga di dalam negeri. Namun, kendati menghadapi kondisi global demikian, Sri Mulyani mengatakan negara masih mampu menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi nasional. Bahkan, kata dia, kinerja perekonomian Indnesia telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi.

“Tingkat pertumbuhan (ekonomi) kita tertinggi ketiga di antara negara-negara G-20,” tuturnya. Sri Mulyani mengatakan realisasi APBN 2018 menjadi patokan pemerintah untuk merancang asumsi makro pada 2019, bahkan 2020.






RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

9 menit lalu

RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berjanji akan mensosialisasikan RKUHP yang baru disahkan ke berbagai pihak.


Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

4 jam lalu

Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

Iskan menolak diam saat melakukan interupsi pengesahan RKUHP. Ia dan Dasco berbicara di saat yang bersamaan dan memotong satu sama lain.


BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa Tolak Pengesahan RKUHP di DPR Hari Ini

5 jam lalu

BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa Tolak Pengesahan RKUHP di DPR Hari Ini

RKUHP telah disahkan jadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR. RKUHP disebut membawa misi dekolonialisasi, konsolidasi, dan harmonisasi hukum.


Breaking News: Tok, DPR Resmi Sahkan RKUHP Jadi Undang-Undang

5 jam lalu

Breaking News: Tok, DPR Resmi Sahkan RKUHP Jadi Undang-Undang

Sidang paripurna DPR mengesahkan RKUHP meski diwarnai sejumlah penolakan oleh masyarakat.


Komnas HAM Pertimbangkan Tempuh Upaya Lain jika RKUHP Langgar Prinsip HAM

5 jam lalu

Komnas HAM Pertimbangkan Tempuh Upaya Lain jika RKUHP Langgar Prinsip HAM

Komnas HAM mempertimbangkan langkah atau upaya lain jika RKUHP melanggar prinsip HAM dan tetap disahkan pemerintah bersama DPR.


Hari Ini RKUHP Disahkan, Ini Pasal yang Masih Jadi Sorotan

8 jam lalu

Hari Ini RKUHP Disahkan, Ini Pasal yang Masih Jadi Sorotan

RKUHP bakal disahkan dalam rapat paripurna DPR yang digelar hari ini. Kelompok masyarakat sipil menilai RKUHP masih ada pasal bermasalah


RKUHP Dinilai Berangus Kebebasan Pers, AJI Tuntut 17 Pasal Bermasalah Dihapus

10 jam lalu

RKUHP Dinilai Berangus Kebebasan Pers, AJI Tuntut 17 Pasal Bermasalah Dihapus

AJI mendesak DPR dan pemerintah menunda pengesahan RKUHP karena akan memberangus kebebasan pers dan demokrasi


DPR Ketok RKUHP Menjadi UU

11 jam lalu

DPR Ketok RKUHP Menjadi UU

DPR berkukuh mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi UU


Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda, Ini 12 Hal yang Dipersoalkan

11 jam lalu

Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda, Ini 12 Hal yang Dipersoalkan

DPR dan pemerintah hari ini berencana mengesahkan RKUHP. Aliansi masyarkat sipil menilai masih banyak pasal yang mengekang kebebasan berekspresi.


Komnas HAM Minta Pemerintah Pertimbangkan Betul Suara Publik Soal RKUHP

12 jam lalu

Komnas HAM Minta Pemerintah Pertimbangkan Betul Suara Publik Soal RKUHP

Atnike mengatakan, suara-suara tersebut dilontarkan agar menjadikan RKUHP nantinya dapat menjamin hak-hak partisipasi dari publik.