Chatib Basri Tak Sepakat Dengan Kekhawatiran Soal Defisit Transaksi Berjalan

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Chatib Basri. REUTERS/Beawiharta

    Chatib Basri. REUTERS/Beawiharta

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Chatib Basri tidak setuju dengan kekhawatiran sejumlah pihak mengenai defisit neraca transaksi berjalan (CAD) Indonesia yang masih di zona negatif.

    "Saya enggak setuju, Singapura itu CAD-nya 10 persen, Cina 10 persen, dan Vietnam baru current account-nya surplus pada 2013," ujar dia di Kantor Kementerian Perdagangan, Selasa, 20 Agustus 2019.

    Sebelumnya, Bank Indonesia mencatat defisit neraca transaksi berjalan meningkat pada triwulan II 2019, dari US$ 7,0 miliar atau 2,6 persen dari PDB pada triwulan 1 2019, menjadi menjadi US$ 8,4 miliar atau 3 persen dari PDB.

    Menurut Chatib, yang terpenting bukanlah neraca transaksinya, melainkan pembiayaannya. Pasalnya, kalau CAD dibiayai oleh investasi asing langsung atau foreign direct investment, modal yang sudah ditanamkan dipastikan tidak bisa pulang ke negaranya. Hal itu berbeda bila CAD dibiayai investasi portofolio.

    "Misalnya, orang asing masuk di sini infrastruktur, dia bangun jalan di sini aspalnya kan enggak bisa pulang kalau ada shock di US," tutur Chatib. "Tapi kalau itu di finance dan portofolio, tiap kali ada shock orang pindahin uangnya, currency kena. Setiap currency kena orang nyalahin CAD padahal isunya di situ."

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pelemahan perekonomian global telah berdampak kepada pertumbuhan ekspor beberapa negara, termasuk Indonesia. Ia mengatakan hal itu tercermin pada nilai ekspor negara-negara yang berbasis ekspor seperti Singapura dan Jerman.

    "Negara tetangga seperti Singapura sudah negatif. Begitu pula negara yang andalkan ekspor kaya Jerman juga masuk dalam zona negatif sebab global environment-nya memang sedang melemah," ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.

    Karena itu, Sri Mulyani juga mulai mewaspadai penurunan pertumbuhan perekonomian global terhadap nilai ekspor Tanah Air. Sebab, ekspor memang diharapkan menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Apalagi ekspor tahun 2019 di dua kuartal tercatat negatif, berbeda dari proyeksi awal yang diharapkan tumbuh positif."

    Dengan kondisi tersebut, Sri Mulyani berjanji akan melihat faktor penyumbang pertumbuhan ekonomi mana yang bisa mengkompensasi pelemahan pada sisi ekspor, serta bagaimana mendorongnya. Ia juga akan terus mendorong dari sisi manajemen ekonomi bersama dengan kementerian terkait.

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.