Wawancara Khusus Jokowi: 25 Persen Dana Ibu Kota Baru dari APBN

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberi hormat sebelum menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. ANTARA

    Presiden Joko Widodo memberi hormat sebelum menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan bahwa dirinya yakin akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Ia mengatakan, pemerintah telah merencanakan proyek pemindahan ibu kota itu secara matang.

    “Konsepnya sudah matang. Nanti saya suruh paparkan Bappenas,” ujar Jokowi dalam wawancara khusus bersama Tempo pada Senin, 19 Agustus 2019.

    Menurut Jokowi, pemerintah juga telah menghitung proyeksi anggaran pemindahan ibu kota sebesar Rp 460 triliun. Ia memungkinkan sekitar 25 persen anggaran untuk pemindahan ibu kota itu akan diambil dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Sedangkan sisanya, kata Jokowi, akan didanai oleh stakeholder melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Selanjutnya, sokongan juga berasal dari swasta dan masyarakat.

    “Misalnya, masyarakat sudah diminta mendukung dari sisi perumahan. Tanah sekian hektare dibagi 500 meter, harganya beli berapa,” tutur Jokowi.

    Dengan pembiayaan model ini, ia meyakini target pemindahan ibu kota akan makin cepat tercapai. Sementara itu, Jokowi memastikan APBN hanya digunakan untuk membangun infrastruktur dasar.

    Niat Jokowi memindahkan ibu kota telah ia utarakan secara resmi dalam pidato kenegaraannya pada 16 Agustus lalu. Kala itu Jokowi telah meminta izin kepada DPR, MPR, DPD, dan masyarakat untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.

    Pernyataan itu ia sampaikan dalam sidang tahunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, sebelum ia menutup pidatonya. “Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari bapak ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” tutur Jokowi di kompleks DPR/MPR RI, Senayan.

    Jokowi menjelaskan, pemindahan ibu kota merupakan upaya untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi. Sebab, menurut dia, ibu kota bukan hanya simbol identitas, melainkan juga cermin kemajuan bangsa.

     TIM TEMPO | FRANCISCA CHRISTY ROSANA

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.