Soal PNS Kementerian Wajib Ikut Pindah Ibu Kota, Ini Kata BKN

Reporter

Editor

Rahma Tri

Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah pejabat terkait melihat peta kawasan hutan Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu, 8 Mei 2019. Sebelumnya Jokowi mengakui, Gubernur Kalimantan Tengah telah memaparkan kepada dirinya terkait kesiapan Kalteng jika dipilih sebagai lokasi ibu kota yang baru. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Harya Wibisana menyatakan bahwa pemerintah tengah mengkaji soal pemindahan pegawai negeri sipil (PNS), seiring dengan rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memidahkan ibu kota ke Kalimantan.

"Sekarang ini ada 4,3 juta PNS, misalnya ada pemindahan ibu kota, itu kementerian mana saja yang wajib pindah dan mana saja yang tidak wajib pindah," ujar Bima di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019. Menurut dia, pemerintah harus terlebih dahulu memutuskan itu sebelum melakukan pemindahan ibu kota.

Bima mengatakan, bisa saja ada kementerian yang tidak wajib pindah, yaitu yang menyangkut pelayanan publik dan bisa dilakukan di mana saja karena sudah mengadopsi sistem digital. "Kami sih sudah mencoba mengantisipasi, kira-kira yang ini harus pindah yang ini bisa di daerah, ini sudah kira-kira," tutur dia. "Tapi nanti dalam jabatan seperti apa, kalau semuanya satu direktorat ke sana, atau bisa sebagian saja, dan sebagian lain bisa terkoneksi dengan internet, secara digital, itu masih dalam pertimbangan."

Kementerian yang kemungkinan mesti pindah, ujar Bima, antara lain kementerian yang mesti dekat dengan presiden. Misalnya saja, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Agama. Sebab, urusan dari kementerian tersebut masih banyak dipegang pemerintah pusat, sehingga harus dekat dengan pusat pemerintahan.

"Saya enggak tahu apakah BKN harus pindah karena pelayanan publik bisa di mana saja, tidak harus di pusat. Ya mungkin akan ada kantor BKN di sana, tapi apakah semuanya harus pindah itu yang masih kami kaji," tutur Bima.

Presiden Jokowi sebelumnya telah meminta izin untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan dalam sidang tahunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah pada Jumat, 16 Agustus 2019. Pernyataan itu ia sampaikan dalam akhir bagian sebelum ia menutup pidatonya.

“Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari bapak ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” tutur Jokowi di kompleks DPR/MPR RI, Senayan. 

Jokowi beralasan, pemindahan ibu kota merupakan upaya untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi. Sebab, menurut dia, ibu kota bukan hanya simbol identitas, melainkan juga cermin kemajuan bangsa.

 CAESAR AKBAR | HENDARTYO HANGGI






Verifikasi Faktual Calon Panglima TNI, DPR Cek Keharmonisan Rumah Tangga Yudo Margono

4 jam lalu

Verifikasi Faktual Calon Panglima TNI, DPR Cek Keharmonisan Rumah Tangga Yudo Margono

DPR mendatangi rumah dinas KSAL Laksamana Yudo Margono yang menjadi calon Panglima TNI


Ganjar Pranowo Kenang Momen Bersama Ferry Mursyidan Baldan di Komisi II DPR

5 jam lalu

Ganjar Pranowo Kenang Momen Bersama Ferry Mursyidan Baldan di Komisi II DPR

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut melayat ke rumah duka politikus senior Ferry Mursyidan Baldan hari ini Jumat, 2 Desember 2022.


Ketum Golkar Airlangga Hartanto Turut Ikut Salat Jenazah Ferry Mursyidan

6 jam lalu

Ketum Golkar Airlangga Hartanto Turut Ikut Salat Jenazah Ferry Mursyidan

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Ferry Mursyidan Baldan telah berjasa besar bagi partainya dan dunia politik Indonesia.


BRI Liga 1 Belum Pasti Bergulir Bulan Ini, Polisi Tunggu Hasil Penilaian Resiko

6 jam lalu

BRI Liga 1 Belum Pasti Bergulir Bulan Ini, Polisi Tunggu Hasil Penilaian Resiko

Polisi masih menunggu hasil penilaian resiko yang dibuat Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan untuk memberikan izin BRI Liga 1 kembali bergulir.


Ferry Mursyidan Baldan Wafat, Jokowi: Dunia Perpolitikan Kehilangan Tokoh yang Baik

7 jam lalu

Ferry Mursyidan Baldan Wafat, Jokowi: Dunia Perpolitikan Kehilangan Tokoh yang Baik

Jokowi mengenang Ferry Mursyidan Baldan sebagai sosok yang sangat baik dan bisa berkomunikasi dengan siapa pun.


Ferry Mursyidan Baldan akan Dimakamkan di TPU Karet Bivak Malam ini

7 jam lalu

Ferry Mursyidan Baldan akan Dimakamkan di TPU Karet Bivak Malam ini

Eks Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan akan dimakamkan malam ini juga di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat.


Bahlil Lahadalia: Saya Janji Sampai Akhir 2022, Target Investasi Rp 1.200 Triliun Tercapai

7 jam lalu

Bahlil Lahadalia: Saya Janji Sampai Akhir 2022, Target Investasi Rp 1.200 Triliun Tercapai

Bahlil Lahadalia mengatakan total investasi tercatat hingga sekarang mencapai 890 triliun lebih.


Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Pastikan Gunakan Pendekatan Humanis Tangani Masalah Papua

8 jam lalu

Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Pastikan Gunakan Pendekatan Humanis Tangani Masalah Papua

Laksamana Yudo Margono memastikan pendekatan humanis dalam menangani masalah Papua.


Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Ini Kata KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman

8 jam lalu

Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Ini Kata KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman

KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman menyatakan akan mendukung Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI.


Selain Setujui Yudo Margono Sebagai Panglima TNI, DPR Juga Sepakat Berhentikan Andika Perkasa

9 jam lalu

Selain Setujui Yudo Margono Sebagai Panglima TNI, DPR Juga Sepakat Berhentikan Andika Perkasa

DPR memberhentikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI dengan hormat setelah menyetujui pencalonan Laksamana Yudo Margono.