Kemenkeu Siapkan Aturan THR dan Gaji Ke-13 Tahun 2020

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan masih mengkaji perlu tidaknya aturan baru soal tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13. "Ya kami lihat, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang sekarang terpakai untuk 2020 artinya kita enggak perlu membuat PP lagi, tapi kalau harus kita ubah, ya kita ubah dulu," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.  

Bila perlu ada perubahan, Askolani mengatakan pemerintah bisa melakukannya pada rentang Januari hingga Februari. Terkait masa pencairan dana tunjangan tersebut, Askolani untuk THR akan menyesuaikan hari raya idul fitri. Sementara, tunjangan gaji ke-13 akan menyesuaikan masa anak sekolah.

"Kalau lebarannya maju, THR-nya maju juga," ujar Askolani. "Sementara kalau gaji atau pensiun ke-13 itu tetap menyesuaikan masa anak sekolah enggak berubah, tetap Juli."

Askolani mengatakan besar tunjangan itu sudah menyesuaikan kenaikan gaji 5 persen pada tahun ini. Sehingga, besar tunjangan itu akan lebih besar ketimbang pada tahun ini. Kendati demikian, ia meyakini anggaran yang disiapkan tidak bakal jauh berbeda ketimbang tahun ini. "Hampir sama, kan tapi mungkin selisihnya enggak signifikan. Paling kalau naik akan sedikit."

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan bahwa pemerintah selalu memperhatikan kesejahteraan aparatur negara. Karena itu, Jokowi memastikan akan mempertahankan kebijakan penggajian yang sudah ada melalui pemberian gaji dan pensiun ke-13 serta Tunjangan Hari Raya.

"Pemerintah juga menyiapkan reformasi skema program pensiun dan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk aparatur negara," kata Jokowi dalam pidato Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara atau APBN Tahun Anggaran 2020, disertai Nota Keuangan, di Kompleks MPR DPR, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.

Jokowi berharap, belanja tersebut dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada 2020. Adapun belanja pegawai yang meningkat harus dikaitkan dengan reformasi birokrasi, baik di pusat maupun di daerah.

"Birokrasi yang tidak melayani dan menghambat investasi, serta tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat, harus dipangkas. Anggaran belanja barang yang boros dan membebani APBN, harus dihapus," tutur Jokowi.

 






Transparansi Hulu Migas, SKK Migas dan Kemenkeu Luncurkan Sistem Informasi Terintegrasi

3 hari lalu

Transparansi Hulu Migas, SKK Migas dan Kemenkeu Luncurkan Sistem Informasi Terintegrasi

Kemenkeu dan SKK Migas juga menyusun kamus data untuk memastikan standarisasi dan konsistensi dalam pertukaran dan pemanfaatan data.


Indonesia Dorong Restrukturisasi Utang Negara Miskin, Ekonom: Ada Risiko Bunga Utang Naik

11 hari lalu

Indonesia Dorong Restrukturisasi Utang Negara Miskin, Ekonom: Ada Risiko Bunga Utang Naik

Langkah pemerintah mendorong agar restrukturisasi utang terhadap kelompok yang berhak menerima DSSI sebaiknya ditujukan juga untuk membantu RI.


Presidensi G20 Indonesia Upayakan Dorong Utang Negara Miskin USD 12,9 Miliar Dihapus, Caranya?

11 hari lalu

Presidensi G20 Indonesia Upayakan Dorong Utang Negara Miskin USD 12,9 Miliar Dihapus, Caranya?

Kemenkeu menyatakan Presidensi G20 Indonesia berupaya untuk mendorong penghapusan utang bagi negara berkembang dan miskin. Caranya?


Ekonom Sebut Kenaikan Cukai Rokok Tak Terlampau Bedampak ke Pendapatan Negara

16 hari lalu

Ekonom Sebut Kenaikan Cukai Rokok Tak Terlampau Bedampak ke Pendapatan Negara

Pemerintah akan menaikkan cukai rokok sebesar 10 persen pada 2023 dan 2024.


BPS Akan Umumkan Angka Pertumbuhan Ekonomi, Ini Prediksi BI, Kemenkeu hingga ...

20 hari lalu

BPS Akan Umumkan Angka Pertumbuhan Ekonomi, Ini Prediksi BI, Kemenkeu hingga ...

BPS pada hari ini akan mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia per kuartal III - 2022. Bagaimana prediksi BI, Kemenkeu, pengusaha dan ekonom?


Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi 56,2 Persen, Kemenkeu: Kalau Tak Digunakan . . .

21 hari lalu

Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi 56,2 Persen, Kemenkeu: Kalau Tak Digunakan . . .

Kemenkeu mencatat realisasi dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp256,28 triliun atau 56,2 persen.


Cukai Rokok Naik Tahun Depan, Kemenkes Semula Berharap Bisa Sampai 25 Persen

22 hari lalu

Cukai Rokok Naik Tahun Depan, Kemenkes Semula Berharap Bisa Sampai 25 Persen

Kemenkes angkat bicara menanggapi keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 10 persen.


Cukai Rokok 2023 dan 2024 Naik 10 Persen, Ini Kajian dan Pertimbangan Kemenkeu

22 hari lalu

Cukai Rokok 2023 dan 2024 Naik 10 Persen, Ini Kajian dan Pertimbangan Kemenkeu

Febrio Kacaribu memaparkan berbagai pertimbangan atas ditetapkannya kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok sebesar 10 persen.


Pertamina Terima Pembayaran Kompensasi Rp 137,62 Triliun dari Pemerintah

24 hari lalu

Pertamina Terima Pembayaran Kompensasi Rp 137,62 Triliun dari Pemerintah

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan Kementerian Keuangan telah membayar dana kompensasi BBM sebesar Rp 137,62 triliun.


Lelang Enam Seri Sukuk Negara, Pemerintah Serap Rp 1,37 Triliun

25 hari lalu

Lelang Enam Seri Sukuk Negara, Pemerintah Serap Rp 1,37 Triliun

Pemerintah menyerap dana senilai Rp1,37 triliun dari lelang enam seri sukuk negara atau surat berharga syariah negara (SBSN),