Sri Mulyani Berharap Kepemilikan Asing di SBN Hanya 20 Persen

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bernyanyi di panggung, selepas menjadi Pembina Upacara Hari Kemerdekaan RI ke-74 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2019. Tempo/Caesar Akbar

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bernyanyi di panggung, selepas menjadi Pembina Upacara Hari Kemerdekaan RI ke-74 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2019. Tempo/Caesar Akbar

    TEMPO.CO, JakartaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap kepemilikan asing di Surat Berharga Negara terus turun hingga 20 persen dari porsi saat ini yang mencapai 38,49 persen. 

    Sri Mulyani menginginkan basis investor domestik dalam kepemilikan instrumen utang pemerintah itu terus naik agar kerentanan dari gejolak eksternal seperti saat ini tidak mengganggu stabilitas pasar keuangan domestik.

    “Jadi, ya, idealnya [kepemilikan domestik] terus meningkat. Saat ini asing sekitar 30 persen, kita harapkan bisa mencapai 20 persen pada masa yang cukup dekat,” ujar Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, Senin 19 Agustus 2019, usai rapat Badan Anggaran DPR.

    Sri Mulyani optimistis target itu bisa tercapai. Salah satu pendorongnya adalah pertumbuhan pesat kelas masyarakat ekonomi menengah dan menengah atas yang ‘melek’ investasi. Meningkatnya kelas ekonomi menengah dan menengah ke atas disambut pemerintah dengan upaya gencar menerbitkan instrumen obligasi ritel.

    Merujuk data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu per 15 Agustus 2019, porsi investor asing di outsanding SBN pemerintah mencapai 38,49 persen atau Rp1.005 triliun.

    “Semakin besar basis domestik akan menimbulkan lebih banyak stabilisasi karena memahami kondisi pasar kita, atau tidak mudah untuk dipicu oleh perubahan kebijakan yang berasal dari luar,” ujarnya.

    Peningkatan kepemilikan investor domestik juga dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi menurunnya partisipasi asing dalam instrumen keuangan domestik di tengah tekanan ketidakpastian ekonomi global yang bisa membuat investor ‘flight to quality’, atau sikap investor yang melarikan modalnya ke instrumen minim risiko.

    Selain mendorong partisipasi kelompok investor institusi baru, pemerintah juga menarik kalangan investor ritel melalui berbagai instrumen surat utang ritel dan memudahkan proses transaksi melalui aplikasi berbasis internet.

    Mitra Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan juga sudah mewajibkan kalangan institusi keuangan non bank agar menempatkan 30 persen investasinya pada instrumen SBN. Inisiatif lanjutan sejenis masih akan dikembangkan oleh pemerintah, OJK dan juga Bank Indonesia.

    Adapun pemerintah menargetkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara bruto pada 2019 sebesar Rp825,7 triliun.

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.