Korpri Ingin PNS Naik Gaji pada 2020, Kemenkeu Respons Ini

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani berkomentar singkat mengenai permintaan Korps Pegawai Republik Indonesia agar gaji Pegawai Negeri Sipil bisa kembali naik pada 2020.

Menurut dia, sudah diputuskan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwa tahun depan tidak ada kenaikan gaji untuk pegawai pelat merah. "Itu kan sudah diputuskan pemerintah seperti itu," kata Askolani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.

Namun, Askolani mengatakan para PNS tetap akan mendapat tunjangan hari raya dan gaji ke-13 seperti yang sudah dijanjikan Presiden Joko Widodo. Kendati, ia mengatakan waktu cair dari dua tunjangan tersebut masih belum diputuskan. Pemerintah masih mempertimbangkan perlunya ada Rancangan Peraturan Pemerintah baru atau tidak.

"Kalau RPP yang sekarang terpakai untuk 2020, artinya itu enggak perlu kami buat PP lagi. Tapi kalau harus kami ubah, ya kami ubah dulu. Mungkin kami bisa lakukan sejak Januari-Februari," tutur Askolani. Namun, ia mengatakan basisnya sudah gaji pokok yang baru, yaitu gaji pokok tahun 2019 yang telah mengalami kenaikan 5 persen.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Korps Pegawai Republik Indonesia Bima Harya Wibisana tetap berharap ada kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil pada 2020. Kendati, berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020, gaji pegawai pelat merah tak mengalami kenaikan.

"Gaji kan di RAPBN tidak naik, tapi tetap ada tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Nah saya sih secara pribadi sebagai Kepala BKN (Badan Kepegaraian Negara) dan Sekjen Korpri lebih memilih begini, kan ada inflasi, jadi kalau pemerintah bisa menutup gaji pokok PNS yang tergerus inflasi akan lebih baik lagi," ujar Bima. Pada tahun ini, pemerintah telah menaikkan gaji PNS sebesar 5 persen.

Ia yakin pendapatnya itu senada dengan para PNS. Adapun Bima mengusulkan kenaikan itu sesuai dengan laju inflasi saja. Sementara berdasarkan dokumen Kementerian Keuangan, laju inflasi 2019 diproyeksikan mencapai 3,1 persen.

Walau demikian, Bima mengatakan, sebagai abdi negara PNS harus juga memahami beban fiskal yang ditanggung negara. "Misalnya pajaknya seperti apa, perubahan-perubahannya seperti apa, kami mendahulukan masyarakat lah daripada PNS."

Selain berharap soal kenaikan gaji, Bima juga mengatakan bahwa para PNS sangat berharap Peraturan Pemerintah soal gaji dan tunjangan, serta PP soal pensiun dan jaminan hari tua bisa segera keluar. Sehingga, perubahan pemasukan bagi PNS bisa lebih terstruktur dan radikal.

 

 






LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

7 jam lalu

LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghadirkan program beasiswa dokter spesialis dan dokter subspesialis.


Teten Masduki Pecat 2 Anak Buahya dalam Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

21 jam lalu

Teten Masduki Pecat 2 Anak Buahya dalam Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki memecat dua PNS pelaku dugaan kekerasan seksual di Kemenkop UKM. 2 orang yang dipecat adalah ZPA dan WA.


Ingin Menjadi Anggota Tim SAR? Penuhi 18 Syarat Berikut Ini

1 hari lalu

Ingin Menjadi Anggota Tim SAR? Penuhi 18 Syarat Berikut Ini

Tim SAR bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. Begini syarat CPNS Basarnas.


Seleksi bagi PNS yang Ingin Jadi Pejabat di IKN Diperpanjang hingga Akhir November

4 hari lalu

Seleksi bagi PNS yang Ingin Jadi Pejabat di IKN Diperpanjang hingga Akhir November

Otorita IKN telah membuka 27 posisi yang terdiri atas empat kepala biro dan 23 direktur.


Transparansi Hulu Migas, SKK Migas dan Kemenkeu Luncurkan Sistem Informasi Terintegrasi

5 hari lalu

Transparansi Hulu Migas, SKK Migas dan Kemenkeu Luncurkan Sistem Informasi Terintegrasi

Kemenkeu dan SKK Migas juga menyusun kamus data untuk memastikan standarisasi dan konsistensi dalam pertukaran dan pemanfaatan data.


Indonesia Dorong Restrukturisasi Utang Negara Miskin, Ekonom: Ada Risiko Bunga Utang Naik

12 hari lalu

Indonesia Dorong Restrukturisasi Utang Negara Miskin, Ekonom: Ada Risiko Bunga Utang Naik

Langkah pemerintah mendorong agar restrukturisasi utang terhadap kelompok yang berhak menerima DSSI sebaiknya ditujukan juga untuk membantu RI.


Presidensi G20 Indonesia Upayakan Dorong Utang Negara Miskin USD 12,9 Miliar Dihapus, Caranya?

13 hari lalu

Presidensi G20 Indonesia Upayakan Dorong Utang Negara Miskin USD 12,9 Miliar Dihapus, Caranya?

Kemenkeu menyatakan Presidensi G20 Indonesia berupaya untuk mendorong penghapusan utang bagi negara berkembang dan miskin. Caranya?


Pelamar Lowongan Kerja Otorita IKN Silakan Lengkapi Dokumen Ini

14 hari lalu

Pelamar Lowongan Kerja Otorita IKN Silakan Lengkapi Dokumen Ini

Otorita IKN membuka 27 posisi kepala biro dan direktur di Ibu Kota Nusantara hingga 16 November 2022, simak persyaratan dokumen yang harus dilengkapi


Masih Ada Waktu, Otorita IKN Buka Lowongan Kerja Posisi Biro dan Direktur, Ini Syaratnya Bagi PNS dan Non-PNS

14 hari lalu

Masih Ada Waktu, Otorita IKN Buka Lowongan Kerja Posisi Biro dan Direktur, Ini Syaratnya Bagi PNS dan Non-PNS

Otorita IKN masih membuka lowongan kerja posisi biro dan direktur sampai 16 November 2022. Perhatikan persayaratannya bagi PNS dan Non-PNS.


Seleksi 27 Jabatan Kepala Biro dan Direktur di Otorita IKN Dibuka, PNS dan Non-PNS Bisa Daftar

17 hari lalu

Seleksi 27 Jabatan Kepala Biro dan Direktur di Otorita IKN Dibuka, PNS dan Non-PNS Bisa Daftar

Otorita IKN membuka seleksi untuk 27 jabatan kepala biro dan direktur. Berikut sejumlah persyaratan yang dibutuhkan