Jumlah Hotspot Turun, Menteri LHK: Kebakaran Hutan Bisa Dikontrol

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Manggala Agni Daops Banyuasin berusaha memadamkan kebakaran lahan yang terjadi di Desa Kayu Arehh, Kertapati Palembang, Sumatera Selatan, Minggu, 18 Juli 2019. Sebanyak enam helikopter water boombing dan 1.512 orang personel gabungan dari TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD dan Sat Pol PP dikerahkan untung melakukan pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan. ANTARA

    Petugas Manggala Agni Daops Banyuasin berusaha memadamkan kebakaran lahan yang terjadi di Desa Kayu Arehh, Kertapati Palembang, Sumatera Selatan, Minggu, 18 Juli 2019. Sebanyak enam helikopter water boombing dan 1.512 orang personel gabungan dari TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD dan Sat Pol PP dikerahkan untung melakukan pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yakin kebakaran hutan dan lahan (kathutla) masih bisa dikendalikan. "Kalau lihat fluktuasi hotspot-nya, sebetulnya masih bisa dikontrol oleh Satgas," kata Siti Nurbaya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.

    Untuk mengatasi masalah karhutla yang sampai saat ini masih terjadi, ia menyebutkan sejumlah pihak terkait akan menggelar rapat di Kantor Menko Polhukam. Secara umum ia menilai kondisi saat ini sudah lebih baik dibanding pada awal Agustus 2019.

    "Yang paling berat waktu angkanya masih di atas 1.000-an, itu terjadi tanggal 4,5,6 Agustus, kemarin sih sudah turun jadi 900-an," kata Siti Nurbaya. 

    Ia kemudian mencontohkan, di Kalimantan Barat semula ada lebih dari 500 hotspot dan belakangan turun menjadi 300-400 titik. "Dari situ kita ikutin terus, saya sudah komunikasi terus dengan gubernur."

    Ketika ditanya alasan kebakaran hutan dan lahan muncul kembali pada 2019, Siti mengatakan tahun ini memang lebih panas. "Memang tahun ini lebih panas kan, dan hari tanpa hujan lebih panjang," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.