Jumlah Hotspot Turun, Menteri LHK: Kebakaran Hutan Bisa Dikontrol

Petugas Manggala Agni Daops Banyuasin berusaha memadamkan kebakaran lahan yang terjadi di Desa Kayu Arehh, Kertapati Palembang, Sumatera Selatan, Minggu, 18 Juli 2019. Sebanyak enam helikopter water boombing dan 1.512 orang personel gabungan dari TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD dan Sat Pol PP dikerahkan untung melakukan pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yakin kebakaran hutan dan lahan (kathutla) masih bisa dikendalikan. "Kalau lihat fluktuasi hotspot-nya, sebetulnya masih bisa dikontrol oleh Satgas," kata Siti Nurbaya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.

Untuk mengatasi masalah karhutla yang sampai saat ini masih terjadi, ia menyebutkan sejumlah pihak terkait akan menggelar rapat di Kantor Menko Polhukam. Secara umum ia menilai kondisi saat ini sudah lebih baik dibanding pada awal Agustus 2019.

"Yang paling berat waktu angkanya masih di atas 1.000-an, itu terjadi tanggal 4,5,6 Agustus, kemarin sih sudah turun jadi 900-an," kata Siti Nurbaya. 

Ia kemudian mencontohkan, di Kalimantan Barat semula ada lebih dari 500 hotspot dan belakangan turun menjadi 300-400 titik. "Dari situ kita ikutin terus, saya sudah komunikasi terus dengan gubernur."

Ketika ditanya alasan kebakaran hutan dan lahan muncul kembali pada 2019, Siti mengatakan tahun ini memang lebih panas. "Memang tahun ini lebih panas kan, dan hari tanpa hujan lebih panjang," katanya.






Membantai Sukarelawan Pemadam Kebakaran Hutan, 49 Orang di Aljazair Dihukum Mati

1 hari lalu

Membantai Sukarelawan Pemadam Kebakaran Hutan, 49 Orang di Aljazair Dihukum Mati

Sejumlah 49 terdakwa dihukum mati karena mengeroyok hingga tewas seorang sukarelawan yang membantu memadamkan kebakaran hutan di Aljazair.


Tahun Depan, KLHK Gugat Kerusakan Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak Montara

2 hari lalu

Tahun Depan, KLHK Gugat Kerusakan Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak Montara

Pemerintah akan mengajukan gugatan perdata atas kerugian lingkungan hidup akibat tumpahan minyak Montara di Laut Timur, Nusa Tenggara Timur.


Penggugat CLS Karhutla Kalteng Kecewa Peninjauan Kembali Jokowi Dikabulkan MA, Ini Alasannya

2 hari lalu

Penggugat CLS Karhutla Kalteng Kecewa Peninjauan Kembali Jokowi Dikabulkan MA, Ini Alasannya

MA kabulkan peninjauan kembali atas kasus gugatan CLS karhutla Kalimantan Tengah 2015 yang diajukan Jokowi. Pihak penggugat kecewa. Alasannya?


Trend Asia Sebut Batu Bara Ilegal Ismail Bolong Cs Diekspor ke 3 Negara

3 hari lalu

Trend Asia Sebut Batu Bara Ilegal Ismail Bolong Cs Diekspor ke 3 Negara

Akivitas ilegal Ismail Bolong cs bukan hanya di level ekspolitasi, tetapi hingga distribusi dan penjualan.


MA Kabulkan PK Jokowi, Penggugat Ragukan Komitmen Pemerintah Tangani Kebakaran Hutan

7 hari lalu

MA Kabulkan PK Jokowi, Penggugat Ragukan Komitmen Pemerintah Tangani Kebakaran Hutan

LBH juga menyangsikan alat bukti baru atau novum yang disertakan dalam pengajuan PK Presiden Jokowi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan pada 2015.


Belantara Paparkan Program Agroforestri Lahan Gambut di COP27 UNFCCC

11 hari lalu

Belantara Paparkan Program Agroforestri Lahan Gambut di COP27 UNFCCC

Keberadaan lahan gambut sangat penting bagi upaya global untuk memerangi perubahan iklim dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.


Siti Nurbaya dan Jokowi Dipuji Soal Deforestasi, Apa Kata Walhi?

14 hari lalu

Siti Nurbaya dan Jokowi Dipuji Soal Deforestasi, Apa Kata Walhi?

Walhi memandang dua faktor di balik susutnya deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia selama tiga tahun terakhir.


COP27, Menteri Siti dan Presiden Jokowi Dipuji Karena Deforestasi Berkurang

16 hari lalu

COP27, Menteri Siti dan Presiden Jokowi Dipuji Karena Deforestasi Berkurang

Data KLHK menyatakan laju deforestasi bisa ditekan ke titik terendah sebesar 113,5 ribu hektare pada 2020-2021. Tren menurun sepanjang 3 tahun pandemi


KLHK Sebut Polusi Udara Jakarta Turun, Kendaraan Buruk Baku Mutu Emisi Kena Tambahan Pajak

18 hari lalu

KLHK Sebut Polusi Udara Jakarta Turun, Kendaraan Buruk Baku Mutu Emisi Kena Tambahan Pajak

KLHK menyebutkan kendaraan bermotor yang melebihi baku mutu emisi dikenakan tambahan pajak pencemaran lingkungan.


OJK Siapkan Infrastruktur Dukung Pengembangan Perdagangan Karbon di BEI pada 2023

22 hari lalu

OJK Siapkan Infrastruktur Dukung Pengembangan Perdagangan Karbon di BEI pada 2023

OJK juga telah menyatakan komitmen untuk mengawasi perdagangan karbon.