Reforma Agraria, Darmin Jelaskan 2 Sumber Redistribusi Lahan

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (kiri) dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kanan) dalam acara Indonesia Industrial Summit 2019 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten, Senin, 15 April 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (kiri) dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kanan) dalam acara Indonesia Industrial Summit 2019 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten, Senin, 15 April 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah siap melakukan redistribusi lahan yang lebih cepat dalam rangka reforma agraria.

    "Sekarang kita sudah siap redistribusi lahannya. Bu Siti (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya) bisa menjelaskan teknisnya," kata Darmin didampingi Siti Nurbaya usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.

    Ia menjelaskan pertemuan dengan Presiden Jokowi Senin ini membahas reforma agraria termasuk tanah objek reforma agraria (TORA).

    "Selama ini kalau membahas TORA masih terbatas pada sertifikasi sehingga banyak yang bilang, TORA kok sertifikasi," katanya.

    Ia menyebutkan sertifikasi lahan merupakan langkah awal reforma agraria. "Ya itu tahap awalnya...Sekarang kita sudah siap redistribusi lahannya," kata Darmin.

    Ia menjelaskan sumber redistribusi lahan ada dua yaitu lahan Percepatan Penyelesaian Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan hutan produksi.

    Ia menjelaskan jika selama ini di kampung-kampung penduduknya ada yang bikin masjid di pinggir kawasan hutan, ada perumahannya, segala macem, itu akan diselesaikan sehingga akan diubah batas batas hutannya oleh Menteri KLH.

    Mengenai hutan produksi, Darmin menyebutkan jenis hutan itu bisa dikonversikan sehingga lebih produktif.

    "Pemda, bupati, gubernur, mereka bisa mengusulkan, mereka harus bilang sejelas jelasnya untuk apa. Untuk masyarakat bisa dibikin sawah misalnya, atau kebun," katanya.

    Sementara itu Siti Nurbaya menyebutkan data per Juli 2019, luas lahan PPTKH mencapai 1,2 juta hektare sementara hutan produksi 1,41 juta hektare yang bakal jadi sumber redistribusi lahan dalam rangka reforma agraria.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.