Revolusi Industri 4.0, Kadin: Siapkan Tenaga Kerja Berkualitas

May Day aman, buruh makin matang dalam berdemokrasi

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menilai fokus pemerintah tahun depan untuk meningkatkan kualitas SDM nasional merupakan langkah yang tepat. Apalagi, pemerintah juga mendorong revolusi industri jilid 4.

“Indonesia mau masuk industri 4.0, tetapi tenaga kerja yang punya skill di teknologi informasi enggak siap. Vokasi harus difokuskan karena tenaga kerja kita didominasi lulusan SMP. Tenaga kerja berkualitas harus disiapkan,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Kadin Indonesia Johny Darmawan, Minggu, 18 Agustus 2019.

Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan berada di level 5,3% pada 2020 bukan tidak mungkin dicapai dengan asumsi efek perang dagang tidak terlalu besar dan upaya mengerek ekspor serta investasi berhasil.

Menurutnya, target yang dicanangkan pemerintah bisa direalisasikan dengan upaya yang kuat untuk menghilangkan hal-hal yang menghambat selama ini, seperti penguatan kerja sama antarlembaga dan kementerian.

“Presiden tahu kalau terjadi ketidaksinkronan di dalam pemerintahan. Tahun depan, ini harus enggak ada kompromi lagi dan harus dibenahi. Ini tergantung menteri-menteri di next kabinet,” katanya.

Sementara itu Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani menilai Pidato Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Nota Keuangan 2020 dan dalam sidang bersama MPR, DPR, dan DPD pada pekan lalu memberikan arah yang jelas mengenai kebijakan tahun depan.

Menurutnya, pidato Presiden memberikan arahan yang jelas mengenai arah kebijakan 2020 dengan mengakui bahwa tantangan yang dihadapi tidak mudah di tengah ketidakpastian yang disebabkan perang dagang.

Kepala Negara dalam pidatonya menyebutkan bahwa tantangan ekonomi ke depan semakin berat dan kompleks karena ekonomi dunia mengalami ketidakpastian. Beberapa negara emerging market mengalami krisis, dan beberapa negara mengalami pertumbuhan negatif.

Tantangan perang dagang dan depresiasi nilai mata uang beberapa negara, seperti Yuan—Cina dan Peso—Argentina membuat Pemerintah Indonesia harus waspada. Salah satu kunci untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan daya saing nasional dengan bertumpu pada kualitas SDM.

“Kita harus melakukan upaya-upaya yang telah dirancang dengan cepat [untuk menghadapi tantangan ke depan] karena tidak bisa business as usual lagi,” ujar Rosan, Ketua Umum Kadin Indonesia.






Kadin dan Apindo Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah Maksimal 10 Persen

1 hari lalu

Kadin dan Apindo Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah Maksimal 10 Persen

Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid akan melakukan uji materiil Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 18 Tahun 2022.


BIMP-EAGA 2022, Dari Pertunjukan Seni hingga Merumuskan Kesepakatan

2 hari lalu

BIMP-EAGA 2022, Dari Pertunjukan Seni hingga Merumuskan Kesepakatan

Titik utama BIMP-EAGA adalah membangun integrasi konektivitas antar wilayah di kawasan


Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

2 hari lalu

Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

Kalangan pengusaha akan mengajukan gugatan uji materiil atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 soal penetapan UMP tahun 2023 ke Mahkamah Agung.


Apindo Usul UMP DKI Jakarta 2023 Cuma Naik 2,62 Persen, Said Iqbal: Ngaco dan Ngawur

3 hari lalu

Apindo Usul UMP DKI Jakarta 2023 Cuma Naik 2,62 Persen, Said Iqbal: Ngaco dan Ngawur

Said Iqbal mengatakan baru kali ini terjadi di dalam unsur pengusaha ada dua versi usulan UMP DKI.


Sidang Pengupahan Gagal Raih Kesepakatan UMP DKI 2023, Ada 4 Rekomendasi

3 hari lalu

Sidang Pengupahan Gagal Raih Kesepakatan UMP DKI 2023, Ada 4 Rekomendasi

Dalam sidang, Dewan Pengupahan Jakarta masih menggunakan besaran UMP DKI 2022 Rp 4,6 juta.


Tuntut Kenaikan UMP DKI 10,55 Persen, KSPI Apresiasi Usulan Kadin dan Kecam Apindo

3 hari lalu

Tuntut Kenaikan UMP DKI 10,55 Persen, KSPI Apresiasi Usulan Kadin dan Kecam Apindo

KPSI mengatakan terdapat tiga usulan berbeda terkait angka kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.


Tolak UMP DKI 2023, Partai Buruh Akan Gelar Aksi Besar di Seluruh Indonesia

3 hari lalu

Tolak UMP DKI 2023, Partai Buruh Akan Gelar Aksi Besar di Seluruh Indonesia

Partai Buruh meminta kenaikan UMP DKI 10,55 persen berdasarkan perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.


Minta UMP DKI Naik 10,55 Persen, Ini Alasan Partai Buruh Tolak Usulan Pemprov

3 hari lalu

Minta UMP DKI Naik 10,55 Persen, Ini Alasan Partai Buruh Tolak Usulan Pemprov

Pemprov DKI mengusulkan UMP DKI naik 5,6 persen. Sementara buruh ingin UMP DKI naik 10,55 persen


Rapat di Balai Kota: Buruh Usul UMP DKI 2023 Naik 10,55 Persen

3 hari lalu

Rapat di Balai Kota: Buruh Usul UMP DKI 2023 Naik 10,55 Persen

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Nurjaman, mengatakan kalangan pekerja mengusulkan UMP DKI 2023 naik 10,55 persen atau Rp5.131.000.


Pemprov Usul UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen atau Rp4.901.738

3 hari lalu

Pemprov Usul UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen atau Rp4.901.738

Usulan kenaikan UMP DKI 2023 dari Pemprov lebih tinggi dari Apindo, tapi lebih rendah dari tuntutan buruh dan usulan Kadin DKI