Hemat Anggaran, Kemenkeu Kurangi Kertas untuk Administrasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui awak media usai menggelar open house di rumah dinas miliknya, Jalan Widya Chandra I, Jakarta Selatan, Rabu 5 Juni 2019. Tempo/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan atau Kemenkeu dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerjasama untuk mengurangi penggunaan kertas dalam setiap kegiatan administrasi pemerintahan. Sejumlah kegiatan administrasi pemerintahan yang bisa dikurangi penggunaan kertasnya adalah penerbitan Surat Keputusan (SK) CPNS, surat pengangkatan dan surat penetapan pensiun.

"Dalam manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berbasis digital, terdapat potensi penghematan biaya ribuan lembar kertas untuk pengurusan SK kenaikan pangkat, pensiun, penyesuaian karena tugas belajar, dan lain-lain,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dengan BKN di Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.

Kerja sama dua lembaga dalam Nota Kesepahaman itu menekankan percepatan layanan dan efisiensi proses bisnis di segala aspek, termasuk pengurangan tahapan-tahapan birokrasi yang masih menggunakan cara konvensional. Misalnya, dengan pengurangan penggunaan kertas dalam birkoraksi, Sri Mulyani berharap anggaran di instansi pemerintah bisa dihemat.

Anggaran instansi pemerintah untuk belanja biaya pencetakan, dan biaya operasional ruang penyimpanan berkas, dapat berkurang atau dapat dialokasikan ke pos belanja yang lebih produktif. Kinerja para birokrat juga dapat lebih efisien karena adanya penghematan waktu.

Saat ini jumlah pegawai di Kemenkeu mencapai 80.072 orang. Setiap tahunnya, lembaga bendahara negara itu memproses kurang lebih 4.000 SK CPNS, dan 6.000 usulan kenaikan pangkat, serta 1.600 usulan pensiun. Dengan pengurangan kertas untuk semua kegiatan administrasi itu, Sri Mulyani yakin efisiensi anggaran akan lebih signifikan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKN Bima Haria Wibisana juga menuturkan, kebutuhan akan perangkat IT seperti komputer untuk kegiatan kepegawaian juga akan dihemat. Awalnya BKN perlu menyewa komputer untuk kegiatan kepegawaian. Ke depannya, BKN akan memanfaatkan perangkat komputer yang dimiliki Kemenkeu di berbagai daerah.

"Jadi sebetulnya komputer-komputer itu ada hanya saja koordinasinya sangat sulit karena itu dimiliki daerah. Jadi untuk tes kali ini kami mengupayakan penggunaan komputer-komputer di daerah sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk sewa komputer," jelas Bima.

Sehingga, kedua langkah tersebut dapat memberikan efisiensi baik dalam pelayanan maupun anggaran. "Banyak sekali anggaran yang harusnya bisa disimpan untuk digunakan sebagai pengembangan sistem informasi. Jadi saya sangat bahagi dengan nota kesepahaman ini. Karena dari sisi SDM kita sudah cukup berkembang, tapi dari sisi teknologinya belum," kata Bima.

ANTARA






Setahun Bekerja Belum Digaji, Anggaran untuk Komisi Nasional Disabilitas Cair 15 Desember

18 jam lalu

Setahun Bekerja Belum Digaji, Anggaran untuk Komisi Nasional Disabilitas Cair 15 Desember

Komisi Nasional Disabilitas ingin meyakinkan Presiden bahwa mereka layak memiliki kewenangan mengatur anggarannya sendiri.


Nunggak Bayar SPP, Mahasiswa Bisa Ajukan Keringanan Utang hingga 80 Persen

20 jam lalu

Nunggak Bayar SPP, Mahasiswa Bisa Ajukan Keringanan Utang hingga 80 Persen

Kemenkeu mengatakan terdapat keringanan utang atas sumbangan pembinaan pendidikan (SPP Mahasiswa) atau uang kuliah hingga 80 persen.


Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanjakan Dana Mengendap: Bukan Asal Habis

22 jam lalu

Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanjakan Dana Mengendap: Bukan Asal Habis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar pemerintah daerah (Pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.


Sri Mulyani Ungkap Cara Agar Belanja Modal Pemda Tak Mengendap di Perbankan

23 jam lalu

Sri Mulyani Ungkap Cara Agar Belanja Modal Pemda Tak Mengendap di Perbankan

Sri Mulyani meminta pemerintah daerah (pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.


Sepanjang 2022, Program Keringanan Utang Bantu 2.109 Debitur Kecil

1 hari lalu

Sepanjang 2022, Program Keringanan Utang Bantu 2.109 Debitur Kecil

Program keringanan utang yang diluncurkan pemerintah pada tahun ini telah membantu 2.109 debitur kecil.


Mundur dari PSI, Michael Sianipar Sebut Telah Kritisi Anggaran Jumbo Lem Aibon dan Formula E Anies Baswedan

2 hari lalu

Mundur dari PSI, Michael Sianipar Sebut Telah Kritisi Anggaran Jumbo Lem Aibon dan Formula E Anies Baswedan

Michael Victor Sianipar mundur dari PSI. Dia merasa telah melakukan banyak hal, seperti mengkritisi anggaran jumbo lem aibon dan Formula E Jakarta.


BKN Jadwalkan Seleksi CAT PPPK Tenaga Kesehatan Mulai Selasa 6 Desember 2022

5 hari lalu

BKN Jadwalkan Seleksi CAT PPPK Tenaga Kesehatan Mulai Selasa 6 Desember 2022

Seleksi PPPK untuk Tenaga Kesehatan akan dimulai pada Selasa, 6 Desember 2022 dengan menggunakan seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT).


Kemenkeu Bakal Berdiskusi dengan ESDM Ihwal Pengadaan Rice Cooker Gratis

5 hari lalu

Kemenkeu Bakal Berdiskusi dengan ESDM Ihwal Pengadaan Rice Cooker Gratis

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengajak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdiskusi soal rencana pembagian rice cooker untuk masyarakat.


Menteri PUPR Minta Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tak Hanya Bersumber dari APBN

6 hari lalu

Menteri PUPR Minta Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tak Hanya Bersumber dari APBN

Selain dari APBN, pendanaan untuk pembangunan infrastruktur bisa digali dari pembiayaan kreatif.


Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

7 hari lalu

Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

Jokowi mengatakan investasi asing yang tengah dikejar pemerintah pusat menjadi percuma apabila APBD sendiri tidak dibelanjakan.