Pemerintah Siap Redistribusi 2,6 Juta Hektare Kawasan Hutan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjadi pembicara dalam acara Dies Natalis ke-11 Program Vokasi Universitas Indonesia, Depok, Senin, 22 Juli 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjadi pembicara dalam acara Dies Natalis ke-11 Program Vokasi Universitas Indonesia, Depok, Senin, 22 Juli 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah siap meredistribusikan 2,6 juta hektare lahan kawasan hutan sebagai bagian program Tanah Obyek Reforma Agraria atau TORA. "Sekarang kita sudah siap redistribusi lahannya," kata Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.

    Darmin mengatakan, ada dua sumber lahan yang diredistribusikan, yaitu melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) seluas 1,2 juta hektare dan lahan hutan yang tidak produktif seluas 1,41 juta hektare.

    Lahan yang tidak produktif lagi sebagai hutan nantinya bisa diberikan kepada masyarakat, misalnya dibuat sawah atau kebun. Darmin menuturkan, pemerintah juga akan mendorong anak-anak lulusan IPB, perhutanan, maupun pertanian membuat kelompok berisi 5 orang untuk mengelola 500 hektare lahan tersebut.

    Pemerintah, kata Darmin, juga akan membantu lulusan tersebut untuk mendapatkan pembiayaan, misalnya lewat modal ventura untuk mengembangkan hutan taman industri. "Karena hambatannya saat ini susah diajukan ke bank untuk dia dapat kredit untuk mengembangkan HTI," ucapnya.

    Oleh karena itu, pemerintah akan mencari jalan keluar. Kalaupun tidak bisa mengajukan kredit ke bank, akan diupayakan mendapatkan modal ventura. Setelah lahan diredistribusi, pemerintah daerah setempat bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan mengurus sertifikasinya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.