Sri Mulyani: Ekspor Singapura dan Jerman Negatif Terimbas Global

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers mengenai Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019. ANTARA

    Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers mengenai Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, JakartaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pelemahan perekonomian global telah berdampak kepada pertumbuhan ekspor beberapa negara, termasuk Indonesia. Ia mengatakan hal itu tercermin pada nilai ekspor negara-negara yang berbasis ekspor seperti Singapura dan Jerman.

    "Negara tetangga seperti Singapura sudah negatif. Begitu pula negara yang andalkan ekspor kaya Jerman juga masuk dalam zona negatif sebab global environment-nya memang sedang melemah," ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.

    Karena itu, Sri Mulyani juga mulai mewaspadai penurunan pertumbuhan perekonomian global terhadap nilai ekspor Tanah Air. Sebab, ekspor memang diharapkan menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Apalagi ekspor tahun 2019 di dua kuartal tercatat negatif, berbeda dari proyeksi awal yang diharapkan tumbuh positif."

    Dengan kondisi tersebut, Sri Mulyani berjanji akan melihat faktor penyumbang pertumbuhan ekonomi mana yang bisa mengkompensasi pelemahan pada sisi ekspor, serta bagaimana mendorongnya. Ia juga akan terus mendorong dari sisi manajemen ekonomi bersama dengan kementerian terkait.

    Sebelumnya, Sri Mulyani pernah mengatakan target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen yang dipatok pemerintah pada 2019 masih dibayangi risiko pertumbuhan ekonomi global yang melemah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Tanah Air sangat bergantung kepada sumber pertumbuhan domestik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.