Aturan IMEI Tak Berlaku Surut, Rudiantara Masih Bahas dengan 3 Menteri

Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) didampingi Menkominfo Rudiantara (kedua kanan), Menkeu Sri Mulyani (kanan) dan Menteri KKP Susi Pudjiastuti (ketiga kiri) meluncurkan Ignite the Nation di Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 18 Agustus 2019). Gerakan tersebut merupakan wujud membangun bangsa dengan menggerakkan Indonesia melalui solusi berbasis karya, teknologi dan inovasi. ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan penandatanganan kebijakan terkait International Mobile Equipment Identity atau IMEI masih menunggu koordinasi dengan 3 Kementerian. Ketiganya, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

"Ini kan libatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan karena ada kaitan orang bayar pajaknya gimana. Kalau nanti masyarakat beli di luar negeri masuk bayar pajaknya kan ada caranya," kata Rudiantara ditemui di Istora Senayan, Minggu, 18 Agustus 2019.

Adapun Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelumnya menyatakan aturan IMEI dikabarkan bakal mulai diberlakukan pada 17 Agustus 2019. Namun, pernyataan itu kemudian diralat. Tanggal 17 Agustus adalah waktu selesainya penandatanganan beleid soal IMEI.

Terkait ini, Rudiantara mengelak bahwa aturan tersebut bakal diteken pada 17 Agustus. Dia mengatakan, pada saat itu kantor pemerintahan tutup karena menjalani libur bersama memperingati HUT Indonesia ke-74. "Tanggal 17 Agustus kan kantor tutup," kata dia.

Meski begitu, Rudiantara memastikan bahwa aturan terkait IMEI tak akan menggunakan asas retroaktif atau tak berlaku surut. Artinya, para pemilik ponsel yang berasal dari black market (illegal) atau melanggar kebijakan itu sebelum aturan diterbitkan tak akan dikenai sanksi.

"Kebijakan ini tidak ganggu masyarakat yang udah punya ponsel sekarnag, tenang aja. Nggak usah lapor nggak harus apa," kata Rudiantara.

Sementara itu, jika sudah diteken, beleid itu bakal menjadi aturan mendasar bagi operator yang memberikan layanan telekomunikasi. Lewat aturan ini, operator bisa melakukan pembatasan layanan terhadap produk ponsel yang tidak mengikuti aturan terkait IMEI atau tak terdaftar di pemerintah.






Inilah Daftar Daerah yang Siaran TV Analog Dimatikan

20 jam lalu

Inilah Daftar Daerah yang Siaran TV Analog Dimatikan

Dalam mendukung program migrasi TV digital, Kominfo telah melakukan penghentian siaran TV analog di berbagai daerah. Berikut daftar lengkapnya.


Ancaman Resesi, Kemenperin Dorong Optimalisasi Pasar Dalam Negeri

2 hari lalu

Ancaman Resesi, Kemenperin Dorong Optimalisasi Pasar Dalam Negeri

Kemenperin beberkan sejumlah upaya mendorong penggunaan produk dalam negeri untuk memperkuat ekonomi nasional di tengah ancaman resesi global.


Kemenkeu Bakal Berdiskusi dengan ESDM Ihwal Pengadaan Rice Cooker Gratis

2 hari lalu

Kemenkeu Bakal Berdiskusi dengan ESDM Ihwal Pengadaan Rice Cooker Gratis

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengajak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdiskusi soal rencana pembagian rice cooker untuk masyarakat.


Pemerintah Targetkan 50 Kota Jadi Smart City pada 2023

2 hari lalu

Pemerintah Targetkan 50 Kota Jadi Smart City pada 2023

Smart City ditujukan untuk meningkatkan mobilitas, menciptakan kualitas hidup, bangunan ramah lingkungan dan memakai sumber energi terbarukan.


Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

5 hari lalu

Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

Omnibus Law Sektor Keuangan ini telah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.


Ramai STB Meledak, Kominfo Minta Penyebabnya Dicari Tahu Lebih Dulu

5 hari lalu

Ramai STB Meledak, Kominfo Minta Penyebabnya Dicari Tahu Lebih Dulu

Video yang memperlihatkan TV tabung hangus terbakar ramai di media sosial. TV analog tersebut diduga meledak lantaran menggunakan STB abal-abal.


Rencana Kemenperin Mengurangi Penggunaan BBM Lewat Industri Modifikasi

6 hari lalu

Rencana Kemenperin Mengurangi Penggunaan BBM Lewat Industri Modifikasi

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memiliki rencana mengurangi penggunaan BBMi lewat ndustri modifikasi. Simak informasi lengkapnya di sini!


Dukung Industri Modifikasi, Kemenperin Siapkan Sertifikasi untuk Modifikator

6 hari lalu

Dukung Industri Modifikasi, Kemenperin Siapkan Sertifikasi untuk Modifikator

Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin) terus mendukung industri otomotif Tanah Air dengan menyediakan fasilitasn dan sertifikasi untuk modifikator.


LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

6 hari lalu

LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghadirkan program beasiswa dokter spesialis dan dokter subspesialis.


Aksara Kawi dan Pegon Siap Masuk Pembakuan Digital Nasional 2023

6 hari lalu

Aksara Kawi dan Pegon Siap Masuk Pembakuan Digital Nasional 2023

PANDI telah menyerahkan dokumen RSNI untuk pembakuan fon dan papan ketik aksara Kawi dan Pegon ke BSN dan Kementerian Perindustrian.