Diisukan Jadi Menteri Jokowi, Erick Thohir Bersedia?

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Erick Thohir bersama Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam kunjungan ke Surabaya pada Rabu 7 Agustus 2019. (foto: istimewa)

    Erick Thohir bersama Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam kunjungan ke Surabaya pada Rabu 7 Agustus 2019. (foto: istimewa)

    TEMPO.CO, Jakarta - Erick Thohir, pengusaha dan pendiri dari Mahaka Group tidak tegas menjawab apakah bersedia ditunjuk menjadi menteri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Nama Erick sebelumnya santer disebut-sebut sebagai salah satu kandidat menteri Jokowi di pemerintahan periode kedua.

    "Saya tidak tahu, karena saya rasa banyak mimpi-mimpi lain juga, karena saya pernah bilang bagaimana kita ini bisa juga kontribusi melalui swasta," kata Erick yang juga Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin saat ditemui di acara Ignite The Nation, Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2019.

    Menurut Erick, kontribusi melalui jalur swasta tak kalah hebat dibandingkan dengan di pemerintahan. Ia menilai banyak figur yang bagus di luar sana. "Yang penting siapapun yang masuk bisa gak kerja keras dan kompak," kata dia.

    Dalam pemilihan menteri, Jokowi juga telah mengutarakan keinginannya untuk merekrut menteri dari kalangan anak muda. Bagi Erick, Jokowi tentu memiliki pemikiran dan visi luar biasa. "Tentu seyogyanya, kita-kita yang muda mendukung terutama kita bisa lihat sekarang generasi di di Indonesia ini memang sangat muda, 58 persen di bawah 35 tahun."

    Sehingga, ia menilai harus ada perubahan-perubahan pada pola pikir dan dinamika di masyarakat. Ia menilai menteri muda tetap bisa berkolaborasi dengan yang lebih tua dalam jalannya pemerintahan. "Dengan adanya kementerian yang profesional didukung juga oleh menteri yang senior. Kita bisa melakukan perubahan secara cepat, karena musuh kita sekarang waktu," kata dia.

    Menurut dia, besarnya dunia saat ini bukanlah soal besarnya penduduk, tapi soal bagaimana masing-masing negara mengantisipasi kecepatan dalam perubahan itu. Ia berharap Indonesia tidak ketinggalan dalam hal ini. "Kemarin juga pidato di DPR, saya rasa beliau sangat konsisten, tinggal bagaimana kementerian bisa mengimplementasikan visi beliau dengan kompak," kata Erick Thohir.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.