Menghadap Laut 2.0, Susi Targetkan 300 Ton Sampah Terangkut

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. TEMPO/Subekti

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menargetkan 300 ton sampah yang dapat terkumpul dan terangkut pada 108 titik di seluruh Indonesia. Target ini menjadi tujuan dalam program kegiatan Menghadap Laut 2.0 atau gerakan bersih laut dan pantai.

    "Kita paling tidak satu hari kegiatan ini bisa sampai 300 ton sampah seluruh Indonesia yang kita ambil," ujarnya saat ditemui di Pantai Timur Ancol, Jakarta Utara, 18 Agustus 2019.

    Pada tahun 2018 menurut Susi, pihaknya berhasil mengumpulkan sampah hingga 360 ton dari Sabang, Aceh sampai Marauke, Papua.

    "Di mana tahun lalu kita lakukan di 110 titik di Indonesia, dan berhasil menggerakan hampir 360 ton sampah dan 100 ribuan orang yang terlibat," ujar Susi.

    Susi mengatakan sampah plastik sekali pakai merupakan salah satu persoalan terbesar di lautan nusantara. Untuk menangani hal tersebut, pihaknya berkomitmen melakukan beragam langkah. Salah satunya lewat pelarangan penggunaan plastik sekali pakai, terutama air minum kemasan botol plastik, di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak 2018 lalu.

    "Mulai kurangi penggunaan plastik sekali pakai. kalau di KKP ada botol air kemasan sekali pakai di denda Rp 500 ribu," tambahnya.

    Susi mengungkapkan, gerakan yang dilakukan untuk kedua kalinya ini bertujuan untuk membangun kesadaran bangsa Indonesia bahwa laut adalah masa depan bangsa. Bersama dengan 300 komunitas, organisasi, perusahaan swasta, BUMN dan Pemerintah Daerah yang tersebar di seluruh Indonesia untuk lakukan aksi bersih laut dan pantai.

    "Jadi saya pikir semua profesi di sini bersatu, semua bangsa bersatu, semua suku bersatu, Indonesia bersatu, untuk jaga laut Indonesia," ujar Susi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.