Susi Curiga Industri Tekstil Sengaja Buang Limbah Kain ke Laut

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengecek kapal MV NIKA (750GT) yang ditangkap Satgas 115 di Dermaga Golden Fish, Pulau Barelang, Batam, Kepulauan Riau, Senin, 15 Juli 2019. Kapal jumbo maling ikan yang berbendera Panama ini membawa 28 orang Anak Buah Kapal, 18 ABK asal Rusia sedangkan 10 lagi asal Indonesia. Tempo/Hendartyo Hanggi

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengecek kapal MV NIKA (750GT) yang ditangkap Satgas 115 di Dermaga Golden Fish, Pulau Barelang, Batam, Kepulauan Riau, Senin, 15 Juli 2019. Kapal jumbo maling ikan yang berbendera Panama ini membawa 28 orang Anak Buah Kapal, 18 ABK asal Rusia sedangkan 10 lagi asal Indonesia. Tempo/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mencurigai sampah kain yang jumlahnya sangat banyak di Pantai Timur Ancol, Jakarta Utara adalah limbah perusahaan tekstil. Limbah kain perca ini cukup membuat pantai Jakarta sangat kotor.

    "Saya mengimbau kepada perusahaan yang membuang secara sengaja sisa-sisa limbah konveksi. Ini kelihatannya pembuangan dilakukan dengan sengaja, ya," ujar Susi saat membersihkan sampah di Pantai Timur Ancol, Jakarta Utara, Ahad, 18 Agustus 2019.

    Susi nampak berang melihat banyaknya sampah kain yang menumpuk di bibir pantai. Meski limbah tekstil ini akan terurai dalam jangka waktu tertentu, tapi alat pengikatnya yang terbuat dari plastik itu sangat sulit untuk diurai.

    "Sampah itu diikat dengan plastik. Ini sudah cukup bikin kotor laut kita. Sampah itu dibuang ke laut, nah sebagian terbawa lagi ke pantai," kata Susi.

    Pada kenyataannya sampah-sampah itu mengotori pantai. Untuk itu, Susi menegaskan bakal menginvestigasi sumber sampah tersebut. "Ini yang harus kita investigasi. Nanti kita kirim alat berat untuk membersihkan sampah ini, karena dengan tangan susah," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.