Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun Depan Diusulkan Rp 42,7 T

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan sambutan saat seminar kebangsaan di Hall Basket GBK, Jakarta, Rabu 7 Agustus 2019. Seminar kebangsaan yang mengusung tema

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan sambutan saat seminar kebangsaan di Hall Basket GBK, Jakarta, Rabu 7 Agustus 2019. Seminar kebangsaan yang mengusung tema "Bergandengan Tangan Membangun Negeri, Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan" itu untuk menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila khususnya kepada para generasi milenial dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Perhubungan dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta - Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2020 Kementerian Perhubungan mencapai Rp42,7 triliun. Angka tersebut naik Rp1 triliun dari anggaran tahun ini.

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan pada 2020 akan fokus meningkatkan konektivitas melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sektor transportasi.

    "Anggaran tersebut akan difokuskan pada konektivitas antardaerah melalui program seperti angkutan perintis tol laut dan tol udara sebesar kurang lebih Rp  1.4 triliun rupiah,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu 18 Agustus 2019.

    Budi Karya menyebut perlunya mendorong peningkatan SDM transportasi melalui pendidikan dan pelatihan baik di sektor darat, laut dan udara.  

    Dia merencanakan program pendidikan SDM transportasi sebanyak 380.000 orang dengan biaya sekitar Rp2,1 triliun pada 2020.

    Selain itu, aktivitas pembangunan terus dilakukan. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di antaranya pembangunan Bandar Udara, Pelabuhan Laut dan Penyeberangan serta Reaktivasi Jalur Kereta Api.

    "Berikutnya apa yang kita lakukan adalah pembangunan pengembangan sarana dan prasarana baik udara, darat, laut dan reaktivasi jalur kereta api," jelas Budi Karya. 

    Kemenhub, kata dia, terus berupaya mengoptimalkan pelayanan angkutan massal agar masyarakat semakin berminat menggunakannya.

    Contohnya, Kemenhub tidak lagi memberikan bus kepada Pemerintah Daerah, tetapi melalui skema buy the service atau pembelian layanan oleh pemerintah kepada pihak swasta sebagai operator untuk mengoperasikan angkutan bus seperti Bus Rapid Transit (BRT).

    "Kalau selama ini kita memberikan bus ke daerah-daerah, sekarang kita mensubsidi angkutan bus. Diharapkan masyarakat lebih tertarik beralih menggunakan transportasi massal karena harga yang terjangkau. " tutur Menhub.

    Selain itu, Kemenhub terus meningkatkan konektivitas untuk mendukung sektor pariwisata, khususnya di daerah destinasi wisata 10 Bali Baru di Indonesia. 

    Pembangunan infrastruktur transportasi untuk mendukung pariwisata tersebut tidak hanya menggunakan APBN melainkan dikombinasi dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha baik BUMN maupun swasta.

    "Kita akan mendapat mandat untuk menunjang pariwisata terutama Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur juga Sulawesi Utara (Sulut) karena memang Sulut terlihat sangat potensial. Oleh karenanya, kita melakukan perbaikan bandara dan beberapa fasilitas pelabuhan dan tidak semuanya [memakai anggaran] APBN," papar Menhub. 

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.