Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kalteng Kandidat Ibu Kota, Kotawaringin Yakin Terimbas Positif

Reporter

image-gnews
Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis, 25 Juli 2019. Bukit Nyuling itu merupakan salah satu daerah yang menjadi calon ibu kota baru menggantikan Jakarta. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis, 25 Juli 2019. Bukit Nyuling itu merupakan salah satu daerah yang menjadi calon ibu kota baru menggantikan Jakarta. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dukungan terhadap wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Tengah terus bergema, termasuk di Kabupaten Kotawaringin Timur, apalagi daerah ini diyakini akan mendapat imbas positif jika wacana itu terwujud.

"Jika betul Kalteng dipilih menjadi ibu kota negara, maka peran strategis Kotawaringin Timur sebagai gerbang ekonomi, khususnya salah satu pintu masuk perdagangan, akan semakin besar. Ini tentunya akan berdampak positif untuk percepatan pembangunan di wilayah Kotawaringin Timur," kata anggota DPRD Kotawaringin Timur Riskon Fabiansyah di Sampit, Sabtu.

Seperti diketahui, Kalimantan Tengah menjadi salah satu kandidat lokasi pemindahan ibu kota negara. Bahkan belum lama ini Presiden Joko Widodo dan jajarannya sudah meninjau sejumlah titik di Kabupaten Gunung Mas yang untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan dan memetakan kawasan yang dicadangkan menjadi lokasi pemindahan ibu kota.

Saat Pidato Kenegaraan dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019, presiden Joko Widodo secara terbuka menyampaikan sekaligus meminta izin rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.

Meski presiden belum menyebut provinsi mana yang dipilih, namun pernyataan itu semakin menguatkan peluang ibu kota negara dipindah ke Kalimantan Tengah. Tidak berlebihan pula jika hal itu disikapi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.

Selama ini, Kotawaringin Timur memiliki peran sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah, khususnya melalui aktivitas pelabuhan laut dan bandaranya. Jika Kalimantan Tengah menjadi ibu kota negara, maka aktivitas ekonomi di Kotawaringin Timur dipastikan akan meningkat tajam dan akan berimbas positif terhadap sektor lain seperti pariwisata, jasa dan lainnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Tetapi kita juga jangan lupa mempersiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing, karena tidak bisa dipungkiri jika pemindahan ibu kota akan menyebabkan meningkatnya para pendatang. Jangan sampai nanti timbul masalah kesenjangan sosial," kata Riskon atau akrab disapa Eko Syailendra.


Politisi muda Partai Golkar ini mengaku sangat mendukung pemindahan ibu kota ke Kalimantan Tengah. Langkah itu akan mempercepat pemerataan pembangunan yang saat ini terkesan terfokus di Pulau Jawa, sehingga di wilayah tengah dan timur akan semakin cepat dan merata.

Antusias serupa juga diungkapkan Bupati H Supian Hadi. Dia sangat yakin pemindahan ibu kota ke Kalimantan Tengah akan membawa dampak besar, tidak hanya bagi kabupaten dan kota di provinsi, tetapi Kalimantan secara umum.

"Terlebih bagi Kotawaringin Timur, tentunya dampak ekonominya akan sangat besar. Peran daerah ini sebagai pintu gerbang ekonomi Kalimantan Tengah akan semakin besar. Saya yakin Kotawaringin Timur akan semakin maju dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat," kata Supian.

Dia mengajak masyarakat terus meningkatkan kemampuan diri sehingga mampu bersaing dalam peluang kerja dan usaha. Pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia dan membekali masyarakat dengan menggelar berbagai pelatihan keterampilan kerja dan pengetahuan lainnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Otorita Klaim Pemindahan Ibu Kota ke IKN Terjauh di Dunia

8 hari lalu

Suasana pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Otorita Klaim Pemindahan Ibu Kota ke IKN Terjauh di Dunia

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur, pemindahan ibu kota terjauh di dunia.


Ombudsman Sebut Pemindahan Ibu Kota ke IKN sebagai Semangat Anti Kolonialisme

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Ombudsman Sebut Pemindahan Ibu Kota ke IKN sebagai Semangat Anti Kolonialisme

IKN mestinya tidak dijadikan kota multifungsi seperti Jakarta.


Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ridwan Kamil saat meninjau proyek Tol IKN seksi 3A di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Tol IKN yang menghubungkan Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jarak 57 kilometer itu telah mencapai progres 55 persen. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

Ridwan Kamil pernah ingatkan Jokowi, IKN harus layak huni dan manusiawi jangan sampai gagal seperti pemindahan ibu kota baru di beberapa negara.


DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

13 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi bersama Wakil Ketua DPRD Khoirudin, Rany Mauliani, Zita Anjani memimpin Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.


Kepala Badan Otorita Pastikan Tahun Ini Mulai Jalankan Pemdasus IKN, Apa Artinya?

14 hari lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono ketika ditemui dalam acara Nusantara Fair 2024 Grand Atrium, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Jumat, 26 Januari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Kepala Badan Otorita Pastikan Tahun Ini Mulai Jalankan Pemdasus IKN, Apa Artinya?

Pemerintah memastikan Badan Otorita IKN Nusantara akan menjalankan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus atau Pemdasus.


Status Jakarta sebagai Ibu Kota Disebut Telah Hilang Sejak 15 Februari, Apa Respons Istana?

22 hari lalu

Bundaran Hotel Indonesia. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin.
Status Jakarta sebagai Ibu Kota Disebut Telah Hilang Sejak 15 Februari, Apa Respons Istana?

Jakarta sebagai Ibu Kota Negara disebut telah habis statusnya pada 15 Februari 2024 lalu. Lantas, apa respons Istana?


Stafsus Jokowi Bilang Jakarta Tetap Ibu Kota Sebelum Terbit Keppres Pindah ke IKN

22 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Stafsus Jokowi Bilang Jakarta Tetap Ibu Kota Sebelum Terbit Keppres Pindah ke IKN

Staf Khusus Presiden Jokowi dalam Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan Jakarta tetap berstatus Ibu Kota sampai dengan terbitnya surat Keputusan Presiden atau Keppres pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara (IKN).


Mulai Berkantor di IKN Juli Tahun Ini, Jokowi Ingin Indonesia Punya Istana Bukan Peninggalan Kolonial

28 hari lalu

Presiden RI Joko Widodo menyantap sukun goreng didampingi para menteri di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (1/3/2024). ANTARA.
Mulai Berkantor di IKN Juli Tahun Ini, Jokowi Ingin Indonesia Punya Istana Bukan Peninggalan Kolonial

Presiden Jokowi mengatakan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, pada Juli tahun ini.


BRIN Tawarkan Solusi DKI Jakarta sebagai Kota Global

36 hari lalu

Pejalan kaki melintas di jembatan penyeberangan orang (JPO) tidak beratap di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu, 6 November 2019.  Pencopotan atap JPO tersebut bertujuan agar pejalan kaki tidak hanya menyeberang, tapi juga dapat menikmati pemandangan gedung-gedung pencakar langit di sepanjang kawasan Jalan Jenderal Sudirman. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
BRIN Tawarkan Solusi DKI Jakarta sebagai Kota Global

Satu di antara biang masalah DKI Jakarta sebagai kota besar adalah persoalan sampah. Diperlukan sistem pemantauan gedung di ibu kota.


Ibu Kota Pindah ke IKN, LMAN Sebut Aset di Jakarta Bakal Dimanfaatkan

23 Januari 2024

Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/3/2023) Tempo/Tony Hartawan
Ibu Kota Pindah ke IKN, LMAN Sebut Aset di Jakarta Bakal Dimanfaatkan

Bagaimana nasib aset negara di Jakarta yang akan ditinggalkan seiring pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara?