Buruh Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan, Menaker: Kemakan Hoaks

Reporter

Caesar Akbar

Sabtu, 17 Agustus 2019 18:09 WIB

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, asal Partai Kebangkitan Bangsa diperkirakan tidak lolos ke parlemen saat bertarung dalam Pemilu 2019. Petinggi PKB hanya Hanif Dhakiri yang berpeluang besar lolos ke Senayan namun kemungkinannya kecil. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri memastikan bahwa pemerintah belum mengeluarkan draft Revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Belakangan sejumlah organisasi buruh memang menyuarakan penolakannya akan hal tersebut.

"Yang merevisi siapa? Itu kemakan hoaks karena ada draft yang enggak jelas dari mana, pemerintah belum mengeluarkan draft apa-apa," tutur Hanif di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jumat, 16 Agustus 2019.

Hanif mengatakan saat ini proses revisi beleid tersebut baru mencapai tahap kajian dan menyerap aspirasi dari berbagai kalangan, mulai dari serikat pekerja hingga dunia usaha.

Sebelumnya, Buruh yang tergabung dalam Komunitas Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) berunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di simpang pertigaan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, bertepatan dengan pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

“Aksi ini merupakan momentum yang tepat untuk mengingatkan DPR dan Jokowi agar tidak mengubah UU Ketenagakerjaan seperti yang diusulkan pengusaha,” kata Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos, Jumat.

Nining mengatakan pemerintah harusnya memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan keadilan bagi rakyat, bukan justru bersama kaum pemodal menindas dan mengisap rakyat. Nining juga mengklaim bahwa organisasinya menggelar aksi serentak di Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Medan.

Pada hari yang sama, polisi mengamankan beberapa massa berkaus merah yang berkumpul di depan Gedung TVRI dan pintu masuk gerbang pemuda SUGBK saat pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo.

Adapun soal anggapan Menaker Hanif Dhakiri bahwa orang yang menolak revisi UU Ketenagakerjaan kemakan hoaks, Nining Elitos membantahnya. "Janganlah sudah melempar lalu cuci tangan. Itu menjadi tradisi buruk," ujar Nining.

CAESAR AKBAR | ANTARA






Boris Johnson Belum Mau Penuhi Tuntutan Kenaikan Upah Buruh

1 hari lalu

Boris Johnson Belum Mau Penuhi Tuntutan Kenaikan Upah Buruh

Boris Johnson menilai upah minimum tidak dapat dinaikkan secara tajam, seperti yang dituntutkan oleh serikat pekerja karena bisa memicu inlfasi.


Transportasi Kereta Inggris Lumpuh, Puluhan Ribu Buruh Kompak Mogok Kerja

4 hari lalu

Transportasi Kereta Inggris Lumpuh, Puluhan Ribu Buruh Kompak Mogok Kerja

Sebanyak 40 ribu buruh kereta api di Inggris mogok kerja karena menuntut kenaikan gaji. Aksi mereka akan berlangsung hingga Sabtu.


Harapan Buruh pada Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor

11 hari lalu

Harapan Buruh pada Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar menuturkan harapan-harapannya atas Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.


Polisi Belum Alihkan Arus Lalu Lintas Antisipasi Demonstrasi Buruh di DPR

11 hari lalu

Polisi Belum Alihkan Arus Lalu Lintas Antisipasi Demonstrasi Buruh di DPR

Polda Metro Jaya belum menerapkan pengalihan arus lalu lintas untuk mengantisipasi demonstrasi yang digelar buruh di Gedung DPR, Rabu, 15 Juni 2022.


Indonesia Hadiri Governing Body ILO ke-345 di Swiss

12 hari lalu

Indonesia Hadiri Governing Body ILO ke-345 di Swiss

Indonesia akan mencari solusi untuk diusulkan dalam menangani masalah ketenagakerjaan di Venezuela.


Indonesia-Singapura Kerja Sama Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

17 hari lalu

Indonesia-Singapura Kerja Sama Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Menaker berharap pertemuan dengan Kanada menjadi penguatan kerja sama bidang ketenagakerjaan.


Darurat Perbudakan, Buruh Desak Jokowi Terbitkan Aturan untuk Lindungi ABK

18 hari lalu

Darurat Perbudakan, Buruh Desak Jokowi Terbitkan Aturan untuk Lindungi ABK

Serikat buruh menilai anak buah kapal (ABK) dibayangi oleh praktik perbudakan. Buruh mendesak Jokowi segera menerbitkan aturan untuk melindungi ABK.


Tiga Langkah Kemnaker Ciptakan Hubungan Kondusif di Perkebunan Sawit

18 hari lalu

Tiga Langkah Kemnaker Ciptakan Hubungan Kondusif di Perkebunan Sawit

Swasta diminta ambil peran untuk menciptakan hubungan industrial yang kondusif, harmonis, berkeadilan, dan mampu menjawab keberpihakan kepada semua sektor.


Serikat Buruh Rokok Kritik Seremoni Hari Tanpa Tembakau: Road Map Tak Jelas

26 hari lalu

Serikat Buruh Rokok Kritik Seremoni Hari Tanpa Tembakau: Road Map Tak Jelas

Kalangan serikat pekerja rokok di Yogyakarta menolak dan mengkritik seremoni tahunan Hari Tanpa Tembakau yang diperingati setiap 31 Mei.


JD.ID Klaim Jamin Berikan Hak Karyawan yang di-PHK

30 hari lalu

JD.ID Klaim Jamin Berikan Hak Karyawan yang di-PHK

Perusahaan rintisan atau startup JD.ID berjanji untuk memberikan hak kepada karyawannya yang di-PHK untuk restrukturisasi perusahaan.