Upacara 17 Agustus, Menhub sampai PNS Kenakan Pakaian Adat

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemenhub menggelar flashmob Gemu Famire seusai upacara HUT ke-74 RI, Sabtu, 17 Agustus 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemenhub menggelar flashmob Gemu Famire seusai upacara HUT ke-74 RI, Sabtu, 17 Agustus 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memimpin upacara HUT ke-74 RI di kantornya pada Sabtu, 17 Agustus 2019. Saat memimpin upacara, Budi Karya tampak menggunakan pakaian adat Jawa Tengah dengan beskap berwarna hijau muda.

    Pakaian adat itu dilengkapi dengan blangkon dan jarik atau kain warna cokelat muda senada. Tak hanya Budi Karya, sejumlah pejabat direktorat jenderal di lingkungan Kemenhub pun tampak mengenakan pelbagai pakaian tradisional.

    Dirjen Perhubungan Udara Polana Banguningsih Pramesti, misalnya, terlihat mengenakan kebaya warna merah berhias selendang. Sedangkan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi tampak mengenakan pakaian adat Jawa Tengah dengan beskap berwarna hitam.

    Sebaris dengan dirjen lainnya, Kepala Balitbang Kemenhub Sugiharjo tampak mengenakan pakaian adat paling beda. Ia menyandang pakaian khas Dayak.

    Upacara di lingkungan Kementerian Perhubungan pun terlihat semarak dengan ikon-ikon Nusantara. Upacara dimulai pukul 07.45 WIB dan berakhir pukul 08.30 WIB.

    Dalam sambutannya, Budi Karya menyebut adanya tantangan global dan revolusi 4.0 di bidang transportasi. Budi Karya juga menyinggung ihwal visi pemerintah membangun sumber daya manusia. "SDM adalah investasi jangka panjang untuk Indonesua maju," tuturnya.

    Kelar upacara 17 Agustus, Budi Karya dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemenhub menggelar nyanyi bareng. Beberapa lagu bertema kemerdekaan dinyanyikan, seperti tembang besutan grup band Cokelat, "Merah Putih".

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.