Anggaran Kesehatan Naik, Manajemen BPJS Kesehatan Bakal Dirombak

Menteri Kesehatan Nila Moeloek berbincang dengan Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 17 September 2018. Menteri Kesehatan meminta pencairan dana suntikan APBN untuk BPJS Kesehatan segera dicairkan. TEMPO/Tony Hartawan
Menteri Kesehatan Nila Moeloek berbincang dengan Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 17 September 2018. Menteri Kesehatan meminta pencairan dana suntikan APBN untuk BPJS Kesehatan segera dicairkan. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan pihaknya akan mendorong adanya perbaikan manajemen di seluruh lini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dalam waktu dekat.

Hal ini dilakukan agar kualitas pelayanan yang diterima peserta penerima jaminan BPJS Kesehatan meningkat seiring dengan upaya pemerintah menaikkan anggaran kesehatan.

“Yang jelas kami akan review kelas rumah sakit. Alat yang disedikan di rumah sakit mesti sesuai dengan kelasnya,” ujar Nila saat ditemui seusai konferensi pers tentang nota keuangan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Agustus 2019.

Review rumah sakit dilakukan sebagai salah satu cara untuk mencocokkan kelas rumah sakit dengan akreditasinya.

Pada Juli lalu, Kementerian Sosial menemukan ada 2.170 rumah sakit terdaftar BPJS Kesehatan yang kelasnya tidak sama dengan akreditasi. Karena itu, Kementerian memberikan masa sanggah atau masa pengecekan data.

Dalam rangka membenahi manajemen, Kementerian Kesehatan juga melakukan peninjauan dan penilaian kembali untuk klaim penyakit-penyakit berisiko tinggi, seperti gagal ginjal. Kementerian akan mendorong upaya penanganan penderita penyakit gagal ginjal, khususnya yang memerlukan terapi cuci darah, dengan pengobatan yang lebih efisien.

“Misalnya dengan CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis) supaya lebih praktis. Tapi dia harus benar-benar bisa memakai,” ucapnya.

Nila melanjutkan, peningkatan anggaran juga akan dialokasikan untuk pencegahan penyakit dengan langkah preventif dan promotif. Kementerian juga bakal lebih agresif mengajak masyarakat mengubah gaya hidup untuk mengantisipasi munculnya penyakit tidak menular.

“Karena dari data BPJS terbukti kebanyakan masyarakat terserang penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, gagal ginjal, sakit jantung. Ini kita perlu ajak masyarakat aktif beraktivitas fisik,” ujarnya.

Pemerintah menganggarkan dana kesehatan masyarakat naik sebesar Rp 10,3 triliun dari semula Rp 132,2 triilun menjadi Rp 121,9 triliun. Dalam pidato kenegaraannya pada Jumat siang, Presiden Joko Widodo mengatakan pada

2020, pemerintah akan melanjutkan program prioritas di bidang kesehatan dengan memperkuat layanan dan akses kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, diikuti ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas.

“Penguatan program promotif dan preventif juga dilakukan, melalui pemenuhan gizi dan imunisasi balita, serta edukasi publik tentang pentingnya pola hidup sehat untuk menekan angka penyakit tidak menular,” ujar Jokowi di kompleks Parlemen, Senayan.

Pemerintah juga merencanakan konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting pada 2020 yang diperluas mencakup 260 kabupaten dan kota. Selain itu, program dukungan bagi kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan melahirkan turut menjadi prioritas.








Daftar Tarif Iuran BPJS Kesehatan yang Berlaku 2023

8 jam lalu

Daftar Tarif Iuran BPJS Kesehatan yang Berlaku 2023

Desas-desus tentang kelas rawat inap 1, 2, dan 3 yang berlaku pada regulasi BPJS Kesehatan akan dihapus. Berikut iuran BPJS 2023


Forum Dokter Somasi Menteri Kesehatan Buntut Pernyataan STR Rp 6 Juta

1 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan pers di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta pada 3 Maret 2023. (ANTARA/Andi Firdaus/rst)
Forum Dokter Somasi Menteri Kesehatan Buntut Pernyataan STR Rp 6 Juta

Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan Nasional melayangkan somasi kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ihwal biaya Surat Tanda Registrasi.


Begini Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan secara Online

5 hari lalu

Seorang pengguna BPJS Kesehatan memanfaatkan aplikasi mobile JKN, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara online di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, 19 Agustus 2021. Selain itu dimasa pandemi, BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan kartu BPJS Kesehatan digital, yang dapat diunduh melalui aplikasi Mobile JKN. Tempo/Jati Mahatmaji
Begini Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan secara Online

Setiap peserta BPJS Kesehatan diberikan kebebasan untuk mengubah faskes. Bahkan, peserta BPJS Kesehatan dapat mengubah faskes secara online.


Ketua Komisi IX DPR Apresiasi BPJS Kesehatan Terus Berbenah

5 hari lalu

Ketua Komisi IX DPR Apresiasi BPJS Kesehatan Terus Berbenah

Setiap dasar aturan yang mengatur Program JKN telah ditaati oleh BPJS Kesehatan.


Cara Berobat Peserta BPJS Kesehatan Menggunakan KTP untuk Rawat Jalan dan Inap

5 hari lalu

Suasana pelayanan BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat, Senin, 21 Februari 2022. Kebijakan BPJS Kesehatan menjadi persyaratan dalam proses jual beli tanah akan berlaku mulai 1 Maret 2022. TEMPO/Tony Hartawan
Cara Berobat Peserta BPJS Kesehatan Menggunakan KTP untuk Rawat Jalan dan Inap

Berikut cara berobat peserta BPJS Kesehatan menggunakan KTP untuk faskes tingkat pertama sampai di rumah sakit bagi pasien rawat jalan dan rawat inap.


Menteri Risma Bilang Belum Punya Anggaran untuk Bantu Korban Gagal Ginjal Akut

8 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini (tiga kanan) bernyanyi bersama anak-anak di posko pengungsian Bhayangkara 1C, Kota Jayapura, Papua, Selasa 14 Februari 2023. Mensos melihat langsung posko-posko pengungsi pasca gempa bumi berkekuatan 5,4 Magnitudo pada Kamis (9/2/2023) lalu. ANTARA FOTO/Indrayadi TH
Menteri Risma Bilang Belum Punya Anggaran untuk Bantu Korban Gagal Ginjal Akut

Risma mengatakan bahwa untuk penanganan korban gagal ginjal akut, bantuan harus dilakukan berkali-kali.


Wamenkes Sebut Izin Praktik Dokter Lebih Mudah dengan Hadirnya RUU Kesehatan, Betulkah?

9 hari lalu

Dr. Dante Saksono di acara seminar Sehatkah Tiroid? di Jakarta, 21 Juli 2017. TEMPO/Pipit
Wamenkes Sebut Izin Praktik Dokter Lebih Mudah dengan Hadirnya RUU Kesehatan, Betulkah?

Bagaimana sebenarnya izin praktik dokter sampai akhirnya boleh menangani pasien, sesulit apakah? Wamenkes sebut dengan RUU Kesehatan, izin dipermudah.


Pemerintah Ingin Penerima KUR Juga Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

10 hari lalu

Pemerintah Ingin Penerima KUR Juga Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Dalam beleid anyar tersebut pemerintah mewajibkan penerima KUR kecil dan KUR khusus untuk mengikuti program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan


BPJS Kesehatan Dianugerahi Predikat Platinum Winner PRIA 2023

12 hari lalu

BPJS Kesehatan Dianugerahi Predikat Platinum Winner PRIA 2023

BPJS Kesehatan senantiasa menguatkan komitmen dalam menghadirkan kemudahan bagi peserta.


BPJS Watch Jelaskan Arti RUU Kesehatan Pasal 425

13 hari lalu

BPJS Watch Jelaskan Arti RUU Kesehatan Pasal 425

Kata "melalui Menteri Kesehatan" memposisikan BPJS berada di bawah Menteri Kesehatan.