TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan pihaknya akan mendorong adanya perbaikan manajemen di seluruh lini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dalam waktu dekat.
Hal ini dilakukan agar kualitas pelayanan yang diterima peserta penerima jaminan BPJS Kesehatan meningkat seiring dengan upaya pemerintah menaikkan anggaran kesehatan.
“Yang jelas kami akan review kelas rumah sakit. Alat yang disedikan di rumah sakit mesti sesuai dengan kelasnya,” ujar Nila saat ditemui seusai konferensi pers tentang nota keuangan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Agustus 2019.
Review rumah sakit dilakukan sebagai salah satu cara untuk mencocokkan kelas rumah sakit dengan akreditasinya.
Pada Juli lalu, Kementerian Sosial menemukan ada 2.170 rumah sakit terdaftar BPJS Kesehatan yang kelasnya tidak sama dengan akreditasi. Karena itu, Kementerian memberikan masa sanggah atau masa pengecekan data.
Dalam rangka membenahi manajemen, Kementerian Kesehatan juga melakukan peninjauan dan penilaian kembali untuk klaim penyakit-penyakit berisiko tinggi, seperti gagal ginjal. Kementerian akan mendorong upaya penanganan penderita penyakit gagal ginjal, khususnya yang memerlukan terapi cuci darah, dengan pengobatan yang lebih efisien.
“Misalnya dengan CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis) supaya lebih praktis. Tapi dia harus benar-benar bisa memakai,” ucapnya.
Nila melanjutkan, peningkatan anggaran juga akan dialokasikan untuk pencegahan penyakit dengan langkah preventif dan promotif. Kementerian juga bakal lebih agresif mengajak masyarakat mengubah gaya hidup untuk mengantisipasi munculnya penyakit tidak menular.
“Karena dari data BPJS terbukti kebanyakan masyarakat terserang penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, gagal ginjal, sakit jantung. Ini kita perlu ajak masyarakat aktif beraktivitas fisik,” ujarnya.
Pemerintah menganggarkan dana kesehatan masyarakat naik sebesar Rp 10,3 triliun dari semula Rp 132,2 triilun menjadi Rp 121,9 triliun. Dalam pidato kenegaraannya pada Jumat siang, Presiden Joko Widodo mengatakan pada
2020, pemerintah akan melanjutkan program prioritas di bidang kesehatan dengan memperkuat layanan dan akses kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, diikuti ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas.
“Penguatan program promotif dan preventif juga dilakukan, melalui pemenuhan gizi dan imunisasi balita, serta edukasi publik tentang pentingnya pola hidup sehat untuk menekan angka penyakit tidak menular,” ujar Jokowi di kompleks Parlemen, Senayan.
Pemerintah juga merencanakan konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting pada 2020 yang diperluas mencakup 260 kabupaten dan kota. Selain itu, program dukungan bagi kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan melahirkan turut menjadi prioritas.
