Jokowi Mau Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan, Pengusaha: Harus Smooth

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi menunjukkan gambar pada telepon seluler saat berpidato Sidang Bersama DPD dan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.  TEMPO/M Taufan Rengganis

    Presiden Jokowi menunjukkan gambar pada telepon seluler saat berpidato Sidang Bersama DPD dan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo, Shinta W. Kamdani, memberikan catatan untuk rencana pemindahan Ibu Kota yang digaungkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat 2019, Jokowi menyebut Ibu Kota akan dipindahkan ke Kalimantan.

    "Catatan untuk pemindahan ibu kota kuncinya ada di transisi yang smooth," ujar Shinta melalui pesan singkat, Jumat, 16 Agustus 2019.

    Menurut dia, perpindahan fungsi kantor-kantor pemerintah harus dilakukan bertahap dengan periode transisi yang cukup berjenjang dan penjadwalan yang jelas untuk pelaku usaha. Sebabnya, Indonesia punya kepentingan agar semua bentuk layanan administrasi kegiatan usaha, perdagangan dan investasi bisa tetap mulus walaupun pusat pemerintahan berpindah.

    Kendati demikian, Shinta menilai rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan sebagai hal positif untuk pembangunan Indonesia ke depannya. "Dengan pemindahan ibu kota, kami harapkan terjadi desentralisasi pengelolaan ekonomi dari Jawa ke kota-kota besar terdekat di daerah di mana sumber daya ekonomi kita berada agar produk kita lebih efisien," ujar dia.

    Misalnya saja, ujar dia, produk perikanan dari Sulawesi atau Maluku bisa diproses dan dikalengkan di sana tanpa perlu dibawa dulu ke Surabaya dan langsung di ekspor ke Amerika Serikat. Pasalnya, selama ini, kegiatan dan transaksi ekonomi banyak terpusat di Jawa. "Banyak produk yang kita produksi menjadi kurang efisien karena biaya logistik domestik yang tinggi."

    Dengan desentralisasi, Shinta yakin akan terjadi pembangunan infrastruktur ekonomi yang lebih merata di daerah. Sehingga, pelaku usaha dan investor lebih tertarik untuk membangun pabrik pengolahan di tempat terdekat dengan sumber daya ekonomi yang umumnya ada di daerah. Dengan demikian, secara tidak langsung, ekspor Indonesia bisa lebih kompetitif lantaran produk dari daerah bisa langsung ke negara tujuan ekspor tanpa harus memutar ke Jawa dulu.

    Di samping itu, Jakarta bisa menjadi sentra ekonomi yang lebih efisien dan terspesifikasi. "Bisa seperti New York bila pusat pemerintahan berpindah ke tempat lain," kata Shinta.

    Selain itu, ia melihat demonstrasi skala besar akan menghilang dengan sendirinya, kemacetan akan berkurang, dan kegiatan ekonomi akan lebih terfokus pada transaksi-transaksi ekonomi skala besar yang memang tidak efisien dilakukan di daerah.

    Dengan pemindahan Ibu Kota pun, Shinta mengatakan persebaran tenaga kerja terampil dan terdidik akan lebih rata. Sehingga, perusahaan tidak perlu mengeluarkan dana lebih besar untuk pekerja guna mengoperasikan kegiatan usaha di daerah. Sebab, tenaga kerja yang kompeten bisa ditemukan di daerah.

    Presiden sebelumnya telah meminta izin untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan dalam sidang tahunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah pada Jumat, 16 Agustus 2019. Pernyataan itu ia sampaikan dalam akhir bagian sebelum ia menutup pidatonya.

    “Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari bapak ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” tutur Jokowi di kompleks DPR/MPR RI, Senayan.

    HENDARTYO HANGGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.