Gubernur Kalsel Respons Pidato Jokowi Soal Pemindahan Ibu Kota

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi mengepalkan tangan ke udara saat berpidato dalam Sidang Bersama DPD dan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. Jokowi berganti kostum saat akan menyampaikan pidato kedua. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Presiden Jokowi mengepalkan tangan ke udara saat berpidato dalam Sidang Bersama DPD dan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. Jokowi berganti kostum saat akan menyampaikan pidato kedua. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, inBanjarmasin - Usai mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengatakan dilihat dari kondisi geografis dan pembangunan infrastruktur wilayah Provinsi Kalsel layak menjadi Ibu Kota Negara.

    "Saya sangat mendukung pemindahan ibu kota ini," ujarnya, Jumat, 16 Agustus 2019.

    Menurut Sahbirin, provinsi manapun di Kalimantan yang dipilih pemerintah sebagai calon pengganti ibu kota negara, bukan persoalan. Sebab, pemerintah telah memiliki kajian cermat dan komprehensif terkait rencana tersebut.

    Lagi pula pemindahan ibu kota, kata dia, sebagaimana dipaparkan presiden dalam rangka pemerataan keadilan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

    Terkait peluang Kàlimantan Selatan jadi ibu kota baru, dia menyampaikan, dari sudut geografis dan infrastruktur serta pertimbangan lainnya, Kalimantan Selatan layak menjadi ibu kota negara.

    Sebelumnya, Sahbirin Noor, Sekda Kalsel, Abdul Haris dan pejabat pimpinan tinggi pratama, menyimak cermat pidato kenegaraan Presiden melalui TV di lobi Setdaprov Pemprov Kalsel, Banjarbaru.

    Para pejabat konsentrasi melihat layar televisi, yang disiarkan secara langsung, ketika Presiden dalam sambutannya menyinggung soal rencana pemindahan ibu kota negara.

    "Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.