Dana Tambahan Rp 6,4 T Disiapkan untuk 4 Destinasi Wisata

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Pulau Rica, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis 10 Juni 2019. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Pulau Rica, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis 10 Juni 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah akan mengalokasikan dana tambahan sebesar Rp 6,4 triliun untuk pengembangan empat destinasi superprioritas. Keempatnya adalah Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.

    Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan dana itu ditanggung enam kementerian dan badan, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perubahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa, dan Badan Ekonomi Kreatif.

    “Dana tambahan ini disepakati dalam rapat terbatas pada 15 Juni 2019 lalu bersama Presiden Joko Widodo,” ujar Arief dalam konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jumat, 16 Agustus 2019.

    Dalam paparannya, Arief mengatakan Kemenpar mengalokasikan Rp 350 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan utilitas di zona otorita serta investasi dan promosi. Anggaran juga akan dikucurkan untuk pengembangan atraksi, akses, serta amenitas.

    Sementara itu, Kementerian PUPR akan menggelontorkan dana Rp 5,5 triliun. Kementerian PUPR bakal memanfaatkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur atau rehabilitasi jalan dan jembatan serta mendukung kawasan strategis prioritas nasional.

    Adapun Kementerian Perhubungan mengucurkan anggaran tambahan sebesar Rp 248,6 miliar. Kemenhub menargetkan pembangunan dan pengembangan bandara, pelabuhan, pelabuhan penyeberangan, serta revitalisasi terminal bus.

    Bekraf, Kementerian KLHK, dan Kemendes masing-masing mengalokasikan Rp 19,2 miliar; Rp 123,9 miliar; dan Rp 82,9 milar. Kemendes akan memfokuskan pemanfaatan dana itu untuk pengembangan desa wisata. Sedangkan Kementerian KLHK untuk pembangunan sarana dan prasarana wisata alam.

    “Kemudian Bekraf untuk pembangunan ruang kreatif,” ujarnya.

    Dalam pagu anggaran RAPBN 2020, Kementeria Pariwisata sebelumnya mengusulkan anggaran sebesar Rp 10 triliun atau 0,4 persen dari total APBN 2020. Dari usulan tersebut, disepakati RAPBN untuk 2020 sebesar Rp 4,3 triliun atau sekitar 43,8 persen dari usulan.

    Presiden Joko Widodo sebelumnya dalam pidato kenegaraan di depan DPR dan DPD pada Jumat siang, 16 Agustus 2019, mengatakan proyeksi pembangunan 2020 salah satunya akan berfokus mengembangkan empat destinasi superprioritas.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.