Jokowi Naikkan Anggaran Kesehatan Tahun Depan Rp 10,3 Triliun

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi membungkuk untuk memberikan penghormatan kepada anggota DPR di sela Sidang Bersama DPD dan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. Sebelumnya, Jokowi hadir dengan setelan jas biru. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Presiden Jokowi membungkuk untuk memberikan penghormatan kepada anggota DPR di sela Sidang Bersama DPD dan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. Sebelumnya, Jokowi hadir dengan setelan jas biru. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengalokasikan anggaran sebesar Rp 132,2 triliun untuk bidang kesehatan pada 2020. Alokasi anggaran kesehatan ini naik Rp 10,3 triliun dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp 121,9 triliun.

    “Naik hampir dua kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan di tahun 2015 sebesar Rp 69,3 triliun,” kata Jokowi kata Jokowi dalam dalam pidato RAPBN 2020 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.

    Menurut Jokowi, amanat Undang-Undang Kesehatan telah mengamanatkan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara. Maka dengan uang sebesar Rp 132 triliun ini, Jokowi mengatakan pemerintahannya berkomitmen pada berbagai program kesehatan yang dilakukan yang sudah dilakukan selama ini.

    Jokowi mengklaim, program kesehatan pemerintah selama ini telah mampu meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Di antaranya yaitu seperti ketersediaan dan penyebaran obat serta tenaga kesehatan di daerah, maupun akses rumah tangga terhadap sanitasi dan air bersih.

    Pada tahun 2020, kata Jokowi, pemerintah terus melanjutkan program prioritas di bidang kesehatan. Di antaranya yaitu memperkuat layanan dan akses kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

    Jokowi mengatakan konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting pada tahun 2020 juga diperluas mencakup 260 kabupaten/kota. Untuk diketahui, Indonesia merupakan negara nomor empat dengan angka stunting tertinggi di dunia. Lebih kurang sebanyak 9 juta atau 37 persen balita Indonesia mengalami stunting (kerdil).

    Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang ditandai tinggi badan anak lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini diakibatkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama sebagai dampak dari pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi, terutama dalam periode emas seribu hari pertama kehidupan. Seribu hari pertama kehidupan dihitung sejak 9 bulan anak di dalam kandungan ibu hingga 2 tahun kehidupannya.

    “Stunting kita nomor empat di dunia. Kalau sepak bola nomor empat sih lumayan, tapi kalau nomor empat stunting di dunia, ini bahaya. Artinya, 9 juta anak Indonesia cenderung bertubuh kerdil”, kata Wakil Presiden, Jusuf Kalla, saat memberikan arahan dalam pembukaan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) 2018 dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada 3 Juli 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.