TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus meminta Presiden Joko Widodo menimbang empat hal sebelum memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Keempat hal yang harus diperhatikan Presiden Jokowi adalah masalah lahan, sumber daya manusia, ketimpangan sosial, hingga kepastian bagi investor.
“Pertama, soal lahan ini hubungannya dengan spekulan,” ujar Ahmad saat dihubungi pada Jumat, 16 Agustus 2019.
Heri memandang harga lahan yang melambung pasca-pemerintah mengumumkan rencana pemindahan ibu kota bakal rentan dimainkan oleh spekulan. Akibatnya, harga lahan yang dijual berada di batas tak wajar, bahkan tidak sesuai dengan nilai jual objek pajak atau NJOP.
Kedua, ihwal sumber daya manusia. Ahmad memperkirakan bakal banyak penduduk lokal di Kalimantan yang beralih profesi setelah pemerintah melancarkan rencana pemindahan ibu kota. Masyarakat yang semula bekerja di sektor perkebunan dimungkinkan bakal beralih ke sektor lain bila lahannya terdampak pembangunan. Selain itu, masyarakat yang bekerja di bidang pertambangan juga mungkin bakal bergeser ke sektor lain.
Dengan begitu, kata Ahmad, perlu penguatan kemampuan SDM supaya lebih adaptatif terhadap perubahan. “Supaya SDM kita bisa siap kerja di mana pun dan mereka tidak menganggur,” tuturnya.
Ketiga, soal ketimpangan sosial. Problem ini, menurut dia, bukan lagi lagu baru dalam proyek pembangunan kota anyar. Ketimpangan sosial pun berpotensi mempertebal angka rasio gini. Dengan begitu, pemerintah mesti memiliki agenda pembangunan yang berkonsentrasi terhadap masyarakat miskin di sekitar ibu kota anyar.
Keempat soal investasi. Ahmad berpendapat,
