Usai Pidato Jokowi, Pengusaha Retail Ingin Hal Ini...

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menghadiri Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. ANTARA

    Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menghadiri Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta – Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau Aprindo memiliki harapan khusus seiring dengan pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Sidang Tahunan MPR pada hari ini, Jumat, 16 Agustus 2019. Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta meminta pemerintah memiliki agenda dan kebijakan yang jelas, yang mampu mendorong pelaku usaha mengisi pasar dalam negeri. 

    “Pak Jokowi sendiri yang selalu minta pelaku retail mengisi pasar kita sehingga tidak perlu impor. Kalau begitu, kita mendorong supaya ada kebijakan,” ujar Tutum saat dihubungi Tempo, Jumat.

    Tutum juga berharap pemerintah dapat mengevaluasi kinerja pengusaha retail. Sehingga, ujar dia, hal-hal yang menjadi kelemahan dapat segera diperbaiki supaya pengusaha dapat lebih berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Selain itu, dalam pembacaan nota keuangannya nanti, pengusaha retail berharap Presiden Jokowi berlaku bijak dalam mengagendakan program-program yang menyedot anggaran, seperti dana desa. Tutum mengatakan sebaiknya pemerintah mendorong agar program dana desa dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendatangkan pendapatan. “Dana desa seharusnya bisa di-create lagi supaya dengan keadaan posisi terbatas, masyarakat tetap bisa menggerakan ekonomi,” ujarnya.

    Menurut Tutum, hal itu penting untuk kesinambungan ekonomi. Ia juga berharap pemerintah bekerja lebih maksimal pada periode mendatang.

    Jokowi menyampaikan tiga pidato hari ini. Tiga pidato Jokowi itu ialah pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2019 dan pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-74  Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019 pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI. Ketiga, dilanjutkan dengan pidato Penyampaian Rancangan APBN Tahun Anggaran 2020 disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2019-2020.

     FRANCISCA CHRISTY ROSANA | HENDARTYO HANGGI

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.