Ibu Kota Baru, Kepala Bappenas: Tidak Ada Jual Beli Tanah

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kanan) menerima buku rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Jakarta, Kamis 9 Mei 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    Presiden Joko Widodo (kanan) menerima buku rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Jakarta, Kamis 9 Mei 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro memastikan untuk pemindahan ibu kota negara yang baru tidak akan dipersulit dengan masalah kepemilikan lahan. Karena menurutnya, tanah yang akan digunakan seluruhnya merupakan milik Pemerintah.

    "Kami akan fokus pada area yang akan menjadi pemerintah baru. Area yang sudah dikuasai pemerintah, atau pun pusat, pemerintah daerah atau paling jauh BUMN. Jadi tidak ada proses apakah akuisisi atau lahan ganti rugi dan segala macam," katanya saat ditemui di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, 15 Agustus 2019.

    Menurutnya jika memang ada spekulan tanah di lahan yang akan digunakan sebagai ibu kota negara yang baru itu memang merugikan."Jadi mereka(spekulan) melakukan spekulasi dan tidak tahu lokasinya ya itu, resiko mereka sendiri. Kita hanya fokus pada area yang sudah dikuasai pemerintah, jadi tidak ada jual beli tanah," tegasnya.

    Bambang menjelaskan para spekulan berlaku demikian karena hanya ingin mencari keuntungan pribadi, bukan untuk memikirkan kemanjuan bangsa Indonesia. "Spekulan tanah itu akan merugikan kalau ia berspekulasi di tanah yang akan digunakan sebagai lokasi atau bagian wilayah yang menjadi pusat pemerintah baru," tambahnya.

    Kemudian Kepala Bappenas itu menjabarkan untuk area yang akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun ibu kota yang baru membutuhkan luasan hampir 200 ribu hektare. Dengan rincian enam ribu hektare digunakan sebagai pusat pemerintah, lalu 40 ribu dipakai untuk wilayah pemukiman perkotaan, dan nantinya itunakan terus diperluas dari tahun ke tahun hingga mencapai luasan maksimum.

    Dia kembali menegaskan bahwa tidak akan terjadi konflik kepemilikan lahan untuk ibu kota baru karena semuanya sudah dikuasai pemerintah. "Tetapi kalaupun ada, hanya dalam skala yang sangat kecil tidak signifikan dalam total luasan," tutup Bambang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menghilangkan Bau Amis Ikan, Simak Beberapa Tipsnya

    Ikan adalah salah satu bahan makanan yang sangat kaya manfaat. Namun terkadang orang malas mengkonsumsinya karena adanya bau amis ikan yang menyengat.