TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar optimistis tren pengurangan defisit neraca perdagangan minyak dan gas (migas) sepanjang Juli 2019 bisa dijaga hingga akhir tahun. Menurut dia, pemerintah terus berupaya mengurangi impor migas, salah satunya dengan kebijakan biodiesel 30 persen atau B30 yang saat ini sedang berjalan.
“Ini salah satu cara untuk memperbaiki,” kata dia saat ditemui di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Agustus 2019. Selain B30, pemerintah terus menggenjot substitusi impor lewat produk yang sudah bisa diproduksi sendiri oleh Pertamina, seperti solar.
Badan Pusat Statistik atau BPS sebelumnya mencatat bahwa neraca perdagangan untuk minyak dan gas (migas) selama dari Januari hingga Juli 2019 mengalami defisit sebesar US$ 4,9 miliar. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan nilai impor migas sepanjang periode itu sebesar US$ 12,64 miliar.
"Sementara nilai ekspor migas sebesar US$ 7,71 miliar," kata Suhariyanto di kantornya, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019. BPS mencatat, selama Juli 2019 saja, impor migas mencapai US$ 1,75 miliar atau naik 2,04 persen dibanding Juni 2019. Namun, angka ini turun 34,29 persen jika dibandingkan nilai impor migas pada Juli 2018 (year on year/yoy)
Suhariyanto merinci, selama 13 bulan terakhir, nilai impor migas yang tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2018. Saat itu, nilai impor migas mencapai US$ 3,04 miliar. Sebaliknya, nilai impor migas terendah terjadi pada Maret 2019 yang sebesar US$ 1,52 miliar.
Menurut Arcandra, ada banyak faktor yang menyebabkan defisit migas sepanjang Juli 2019 ini menurun, namun Ia tidak merincinya. Menurut dia, neraca perdagangan ini harus dilihat rata-rata dari bulan ke bulan sejak Januari hingga Juli. “Jadi kalau melihat itu, rata-rata enam bulan plus satu bulan Juli ini seperti apa,” kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan uji coba penerapan B30 dimulai 1 Oktober 2019. Pemerintah menetapkan Januari 2020 B30 efektif dijalankan.
"Bapak presiden juga tekankan untuk persiapan selanjutnya akhir Desember 2020 B50 sudah harus bisa dijalankan," katanya usai rapat terbatas 'Evaluasi Pelaksanaan Mandatori Biodiesel' di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019.
