Jokowi Diperkirakan Rombak Kementerian Ekonomi, Apa Sebabnya?

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi. TEMPO/Subekti

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebutkan salah satu sektor yang menjadi sorotan Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah di bidang perekonomian. Masalah defisit transaksi berjalan diduga menjadi salah satu alasan Jokowi akan mengubah nomenkelatur struktur kementerian di 2019-2024.

    Moeldoko mengakui pertimbangan semacam itu dibutuhkan untuk mengatasi defisit transaksi berjalan yang terjadi saat ini. Perombakan kementerian, menurut Moeldoko, juga bukan hal yang tak mungkin terjadi. "Mungkin ada perubahan struktur," kata purnawirawan TNI itu di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Agustus 2019.

    Lebih jauh Moeldoko menjelaskan, Presiden Jokowi sering kali menyebutkan soal defisit transaksi berjalan, investasi dan ekspor. "Kan selalu beliau sampaikan bahwa terjadinya CAD (defisit transaksi berjalan) di bidang perdagangan itu. Maka Presiden selalu berbicara soal investasi dan ekspor," kata Moeldoko. "Kedua dari sisi pembangunan SDM."

    Dari wacana berhembus, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan menjadi dua pos yang dikabarkan akan digabungkan. Selain itu, dikabarkan pula akan bertambahnya fungsi dari Kementerian Luar Negeri, yang disebut akan lebih dilibatkan dalam negosiasi ekonomi internasional.

    Ia mengatakan Jokowi telah meminta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sudah membuat formula dan mengkaji kemungkinan ini. "Nanti disarankan kepada Pak Presiden. Intinya adalah kira-kira gak jauh dari itu lah," kata Moeldoko.

    Wacana perombakan kementerian berhembus seiring akan segera berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama. Apalagi kemarin, Jokowi telah mengumumkan telah memastikan untuk kabinet dia di periode mendatang telah ditentukan. Menjelang pelantikan kembali Jokowi pada Oktober 2019, kepastian struktur kementerian baru menjadi pertanyaan berikutnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.