Wacana Jokowi Soal Menteri Investasi, Faisal Basri: Repot Lagi

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi. TEMPO/Subekti

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta -Ekonom asal Universitas Indonesia Faisal Basri menanggapi negatif rencana Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi membentuk Kementerian Investasi dalam sebuah dialog di Kedai Tempo, Jakarta, Rabu 14 Agustus 2019.

    "Lantas nanti kalau direspons dengan menteri investasi wah repot lagi. Menteri urusan ekspor, waduh. Masalahnya bukan di sana," ujar Faisal dalam dialog tersebut.

    Faisal mengatakan bahwa permasalahan ekonomi Indonesia tidak terletak pada kurangnya investasi, namun pada penempatan investasi yang tidak tepat. Menurutnya, investasi pemerintah terlalu berfokus dalam pembuatan bangunan yang tidak dapat diekspor dan membuat impor meningkat.

    Saat ini menurut Faisal Indonesia lebih banyak mengimpor barang daripada mengekspor. Faisal beranggapan hal ini membuat pemerintah harus mengundang modal asing untuk menutupi defisit. Komoditas ekspor yang tidak menghasilkan defisit adalah batubara dan sawit.

    Sementara menurut Faisal investasi di Indonesia baik-baik saja, bahkan pada 2018 Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat investasi tertinggi di dunia. Bahkan menurutnya, tingkat investasi di Indonesia sudah maksimal dan tidak bisa ditambah.

    "Indonesia level investasinya 32.3 persen. Jauh di atas rerata pendapatan menengah atas. Jadi naiknya udah kenceng, nggak bisa lagi dipaksa seperti F1, kebakaran nanti mobilnya" ujar Basri.

    Menurut Basri, solusi atas masalah ini adalah mendorong pembangunan industri manufaktur, yang mampu menghasilkan produk yang dapat diimpor. Selain itu, menurutnya industri manufaktur juga perlu dioptimalisasi karena penggunaannya masih di bawah kapasitasnya.

    Presiden Jokowi telah mewacanakan pembentukan kementerian investasi dalam rapat koordinasi nasional investasi di Tangerang Selatan, Selasa, 12 Maret 2019. Menurutnya, pembentukan lembaga ini diperlukan untuk mengejar ketertinggalan nilai investasi dari negara-negara tetangga.

    Jokowi menyatakan sejumlah negara asing telah memiliki kementerian investasi. Selain itu, Jokowi juga menyatakan akan menyelidiki hambatan-hambatan terhadap investasi.

    RISANDA ADHI PRATAMA | MARTHA WARTA S


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.