Promosi 30 Proyek Infrastruktur Non Anggaran Negara Dikebut

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah truk pengangkut BBM dari TBBM Nabire melintasi kawasan hutan menuju sejumlah daerah pedalaman diantaranya dogiyai, paniai hingga yang terjauh Kampung Obano di Papua, Rabu 28 November 2018. Menyamakan harga BBM di seluruh pelosok negeri bukan perkara mudah. Kondisi alam dan keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan besar bagi Pertamina. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Sejumlah truk pengangkut BBM dari TBBM Nabire melintasi kawasan hutan menuju sejumlah daerah pedalaman diantaranya dogiyai, paniai hingga yang terjauh Kampung Obano di Papua, Rabu 28 November 2018. Menyamakan harga BBM di seluruh pelosok negeri bukan perkara mudah. Kondisi alam dan keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan besar bagi Pertamina. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tengah menggenjot penawaran 30 proyek pembangunan yang terbagi dalam empat kategori bisnis. Presiden Direktur PINA, Ekoputro Adijayanto, menargetkan lembaganya bisa mencatat penyelesaian pembiayaan sebesar Rp 80-100 triliun untuk tahun ini.

    "Sepanjang 2018, sudah masuk Rp 47 triliun. Tentu target yang ingin kami fasilitasi tahun ini lebih besar," ujarnya saat berkunjung ke kantor Tempo, Jakarta, Rabu 14 Agustus 2019.

    Capaian PINA tahun lalu didapat dari kesepakatan pendanaan 11 proyek di berbagai sektor, seperti pembangunan sejumlah ruas jalan tol sepanjang total 700 kilometer, serta pengembangan pembangkit berkapasitas 225 Megawatt. Tahun ini, PINA mengejar kesepakatan pembiayaan alias financial close untuk 30 proyek yang nilai investasinya menembus US$ 50,9 miliar, atau Rp 707,9 triliun.

    Untuk menarik minat investor swasta, baik luar dan dalam negeri, Eko menyebut unitnya harus menggeber iklim pembiayaan infrastruktur yang lebih baik, termasuk memangkas hambatan aturan. "Harus kami gedor terus. Selalu berkirim surat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mendiskusikan pengembangan kemudahan berbisnis di sini."

    Pemerintah memang tengah mengembangkan berbagai skema alternatif untuk mengurangi beban anggaran negara. Peran swasta pun diperkuat mengingat kebutuhan investasi infrastruktur pada 2020-2024 akan mencapai lebih dari Rp 6.000 triliun, melonjak 34 persen dari periode 2015-2019 yang masih sebesar Rp 4.796 triliun.

    Eko menilai tantangan PINA lebih besar dibandingkan skema public private partnership atau kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang masih diguyuri jaminan. "Tak ada guarentee pada proyek PINA, tapi rasio pengembalian investasinya kami patok di atas 13 persen," kata dia. "Yang masih 6 -12 persen akan masuk KPBU."

    Di luar 30 proyek di lingkup PINA, Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas, Erwin Dimas, mengungkapkan adanya 80 proyek dari 11 sektor yang berpotensi dikembangkan dengan dengan skema KPBU. "Kami juga review mana saja yang cocok digarap lewat penugasan langsung atau yang cukup memakai APBD."

    Direktur Finansial Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Joseph Sondang Tobing, mengatakan unitnya masih harus mengawal puluhan proyek strategis nasional (PSN) yang persiapannya belum juga rampung. Sepuluh dari 30 proyek yang tengah masuk radar PINA tahun ini merupakan PSN, seperti pengembangan aerocity Bandara Kertajati senilai Rp 33 triliun, atau pembangunan Tol Probolinggo -Banyuwangi senilai Rp 23 triliun.

    "Selalu kami monitor agar bisa segera masuk tahap transaksi, atau setidaknya sampai design engineering," katanya kepada Tempo.

    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan juga memasang target pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 3,9 juta unit untuk 2020-2024. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko Djoeli Heripoerwanto, mengatakan kebutuhan untuk target tersebut mencapai Rp 780 triliun, sementara anggaran pemerintah hanya menyanggupi maksimal 30 persennya. "Keterlibatan swasta sudah bukan pilihan, tapi keharusan," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polusi Udara Pembunuh Diam-diam

    Perubahan iklim dan pencemaran udara menyebabkan lebih dari 12,6 juta kematian per tahun. Jumlah korban jiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya.