Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Promosi 30 Proyek Infrastruktur Non Anggaran Negara Dikebut

image-gnews
Sejumlah truk pengangkut BBM dari TBBM Nabire melintasi kawasan hutan menuju sejumlah daerah pedalaman diantaranya dogiyai, paniai hingga yang terjauh Kampung Obano di Papua, Rabu 28 November 2018. Menyamakan harga BBM di seluruh pelosok negeri bukan perkara mudah. Kondisi alam dan keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan besar bagi Pertamina. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Sejumlah truk pengangkut BBM dari TBBM Nabire melintasi kawasan hutan menuju sejumlah daerah pedalaman diantaranya dogiyai, paniai hingga yang terjauh Kampung Obano di Papua, Rabu 28 November 2018. Menyamakan harga BBM di seluruh pelosok negeri bukan perkara mudah. Kondisi alam dan keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan besar bagi Pertamina. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tengah menggenjot penawaran 30 proyek pembangunan yang terbagi dalam empat kategori bisnis. Presiden Direktur PINA, Ekoputro Adijayanto, menargetkan lembaganya bisa mencatat penyelesaian pembiayaan sebesar Rp 80-100 triliun untuk tahun ini.

"Sepanjang 2018, sudah masuk Rp 47 triliun. Tentu target yang ingin kami fasilitasi tahun ini lebih besar," ujarnya saat berkunjung ke kantor Tempo, Jakarta, Rabu 14 Agustus 2019.

Capaian PINA tahun lalu didapat dari kesepakatan pendanaan 11 proyek di berbagai sektor, seperti pembangunan sejumlah ruas jalan tol sepanjang total 700 kilometer, serta pengembangan pembangkit berkapasitas 225 Megawatt. Tahun ini, PINA mengejar kesepakatan pembiayaan alias financial close untuk 30 proyek yang nilai investasinya menembus US$ 50,9 miliar, atau Rp 707,9 triliun.

Untuk menarik minat investor swasta, baik luar dan dalam negeri, Eko menyebut unitnya harus menggeber iklim pembiayaan infrastruktur yang lebih baik, termasuk memangkas hambatan aturan. "Harus kami gedor terus. Selalu berkirim surat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mendiskusikan pengembangan kemudahan berbisnis di sini."

Pemerintah memang tengah mengembangkan berbagai skema alternatif untuk mengurangi beban anggaran negara. Peran swasta pun diperkuat mengingat kebutuhan investasi infrastruktur pada 2020-2024 akan mencapai lebih dari Rp 6.000 triliun, melonjak 34 persen dari periode 2015-2019 yang masih sebesar Rp 4.796 triliun.

Eko menilai tantangan PINA lebih besar dibandingkan skema public private partnership atau kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang masih diguyuri jaminan. "Tak ada guarentee pada proyek PINA, tapi rasio pengembalian investasinya kami patok di atas 13 persen," kata dia. "Yang masih 6 -12 persen akan masuk KPBU."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di luar 30 proyek di lingkup PINA, Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas, Erwin Dimas, mengungkapkan adanya 80 proyek dari 11 sektor yang berpotensi dikembangkan dengan dengan skema KPBU. "Kami juga review mana saja yang cocok digarap lewat penugasan langsung atau yang cukup memakai APBD."

Direktur Finansial Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Joseph Sondang Tobing, mengatakan unitnya masih harus mengawal puluhan proyek strategis nasional (PSN) yang persiapannya belum juga rampung. Sepuluh dari 30 proyek yang tengah masuk radar PINA tahun ini merupakan PSN, seperti pengembangan aerocity Bandara Kertajati senilai Rp 33 triliun, atau pembangunan Tol Probolinggo -Banyuwangi senilai Rp 23 triliun.

"Selalu kami monitor agar bisa segera masuk tahap transaksi, atau setidaknya sampai design engineering," katanya kepada Tempo.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan juga memasang target pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 3,9 juta unit untuk 2020-2024. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko Djoeli Heripoerwanto, mengatakan kebutuhan untuk target tersebut mencapai Rp 780 triliun, sementara anggaran pemerintah hanya menyanggupi maksimal 30 persennya. "Keterlibatan swasta sudah bukan pilihan, tapi keharusan," katanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penyebab Jokowi Batal Ngantor di IKN: Pembangunan Molor Gara-gara Hujan

15 jam lalu

Batal Ngantor di IKN Bulan Ini, Jokowi: Hujan Deras Banget
Penyebab Jokowi Batal Ngantor di IKN: Pembangunan Molor Gara-gara Hujan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi batal berkantor di IKN bulan ini sebab pembangunan infrastruktur molor karena hujan deras.


Gibran Mundur, Ada 24 Proyek di Solo yang Belum Selesai

1 hari lalu

Wali Kota Solo yang juga Wakil Presiden Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan penjelasan ihwal kegiatan blusukan yang dilakukannya di Jakarta pada Jumat, 28 Juni 2024, saat ditemui di Kantor DPRD Kota Solo, Jawa Tengah. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Mundur, Ada 24 Proyek di Solo yang Belum Selesai

Gibran menjelaskan ada 24 proyek infrastruktur yang tengah dikerjakan menyusul rampungnya 17 prioritas pembangunan yang sudah dilaksanakan lebih awal.


Jawaban Sri Mulyani Saat Ditanya soal Relaksasi Pemblokiran Anggaran Kementerian dan Lembaga

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditemui usai rapat kerja bersama Banggar DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 8 Juli 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Jawaban Sri Mulyani Saat Ditanya soal Relaksasi Pemblokiran Anggaran Kementerian dan Lembaga

Sri Mulyani menjawab pendek ketika ditanya soal kebijakan relaksasi pemblokiran anggaran atau automatic adjustment (AA) kementerian/lembaga.


Otorita IKN Klaim Kantongi 421 Surat Minat Investasi di Ibu Kota Baru

4 hari lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
Otorita IKN Klaim Kantongi 421 Surat Minat Investasi di Ibu Kota Baru

Otorita IKN mengklaim sudah mengantongi 421 letter of intent (LoI) atau surat minat investasi dari investor.


Profil Bos Jalan Tol Jusuf Hamka yang Disebut akan Maju Pilgub Bersama Kaesang Pangarep: Dari Kiprah Pendidikan hingga Keluarga

4 hari lalu

Pendiri Masjid Babah Alun Desari, Muhammad Jusuf Hamka, disaksikan Camat Cilandak, Mundari, mengikuti prosedur protokol kesehatan saat memasuki Masjid Babah Alun, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Februari 2021. ANTARA/Laily Rahmawaty
Profil Bos Jalan Tol Jusuf Hamka yang Disebut akan Maju Pilgub Bersama Kaesang Pangarep: Dari Kiprah Pendidikan hingga Keluarga

Pengusaha Jusuf Hamka alias Babah Alun disebut akan maju dalam pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta pada November mendatang.


Sri Mulyani Setujui Anggaran Rp 11 Triliun untuk Bantuan Pangan bagi 22 Juta Keluarga

5 hari lalu

Petugas mendata warga penerima sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Sri Mulyani Setujui Anggaran Rp 11 Triliun untuk Bantuan Pangan bagi 22 Juta Keluarga

Menkeu Sri Mulyani menyetujui anggaran untuk melanjutkan bantuan pangan sebesar Rp 11 triliun bagi 22 juta KPM hingga Desember 2024.


Pembangunan IKN Belum Rampung, Jokowi: Keppres Diteken Melihat Situasi Lapangan

5 hari lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Pembangunan IKN Belum Rampung, Jokowi: Keppres Diteken Melihat Situasi Lapangan

Keppres mengenai aturan pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN masih belum diterbitkan mengingat proyeknya yang belum rampung.


Terkini: Erick Thohir Merespons 16 BUMN Dapat Suntikan PMN Rp 44,24 Triliun, Pengamat Sebut Upacara 17 Agustus di IKN Jadi Pertaruhan Keberlanjutan

6 hari lalu

Ketum PSSI Erick Thohir. PSSI.org
Terkini: Erick Thohir Merespons 16 BUMN Dapat Suntikan PMN Rp 44,24 Triliun, Pengamat Sebut Upacara 17 Agustus di IKN Jadi Pertaruhan Keberlanjutan

Menteri BUMN Erick Thohir merespons keputusan Komisi VI DPR menyetujui usulan PMN sebesar total Rp 44,24 triliun untuk 16 perusahaan pelat merah.


Industri Baja Lokal Berkontribusi Bangun IKN, Airlangga: Tuan Rumah di Negara Sendiri

6 hari lalu

Dua pekerja mengamati proses produksi baja di PT Gunung Steel Group di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, 26 Februari 2015. Penyerapan tenaga kerja di industri baja sebanyak 200.000 orang. TEMPO/Tony Hartawan
Industri Baja Lokal Berkontribusi Bangun IKN, Airlangga: Tuan Rumah di Negara Sendiri

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan kontribusi industri baja lokal terhadap pembangunan IKN menunjukkan baja nasional sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri.


Luhut Beri Sinyal Pembatasan Pembelian BBM Subsidi: Kita Berharap 17 Agustus Sudah Bisa Mulai

7 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan saat menjelaskan progres penanganan polusi udara Jakarta di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 1 September 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Luhut Beri Sinyal Pembatasan Pembelian BBM Subsidi: Kita Berharap 17 Agustus Sudah Bisa Mulai

Menko Luhut menyatakan salah satu yang dilakukan pemerintah untuk membereskan pemborosan anggaran adalah dengan efisiensi penggunaan BBM bersubsidi.