PLN Bakal Bangun Kabel Laut, Luhut: Kalau Bagus, Jalankan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritima, Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritima, Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan salah satu isi pertemuannya dengan Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Sripeni Inten Cahyani adalah untuk membicarakan soal rencana perseroan ke depan. Kata dia, PLN berencana membangun kabel laut dari Sumatera ke Jawa.

    "Itu dulu dibatalkan. Saya bilang kalau bagus, jalani saja," ujar Luhut di Kantor Kementerian Kemaritiman, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2019. Di samping, PLN juga berencana untuk memperbanyak kabel di bawah tanah dalam lima tahun ke depan. Sehingga, kabel itu tidak lagi berantakan menggantung seperti sekarang.

    Namun, Luhut mengatakan perusahaan setrum pelat merah itu mesti lebih efisien pasca kejadian padamnya listrik di tiga provinsi beberapa waktu lalu. Ia meminta PLN jangan dulu terlalu banyak terlibat dalam proyek pembangunan listrik.

    "Saya bilang kalian jangan terlalu banyak dulu lah dalam pembangunan-pembangunan listrik, biarkan saja private sector yang lebih masuk," ujar Luhut.

    Misalnya saja ia meminta agar pihak swasta banyak pada proyek waste to energy atau pembangkit listrik tenaga sampah. Mulanya, proyek itu harus 51 persen dikerjakan oleh Indonesia Power. Saat ini, Luhut berharap swasta masuk dengan proses beauty contest lantaran sudah 18 tahun proyek ini tak kunjung kelar.

    Apalagi, kata Luhut, saat ini sudah ada Peraturan Presiden yang jelas, misalnya mengatur harga, tipping fee, hingga proses pembayarannya. "jadi enggak ada masalah. Tapi kalau PLN Indonesia Power minta 51 persen, ya kan repot," ujar dia.

    Kendati demikian, Luhut mengatakan itu tak berarti PLN harus mengerem investasinya. Ia hanya mengatakan perusahaan setrum itu harus lebih menajamkan rencananya. "Jangan semua mau, kalau semua mau nanti satu pun enggak dapat."

    Adapun mengenai kejadian listrik padam beberapa waktu lalu, Luhut mengatakan peristiwa itu masih diaudit secara menyeluruh untuk mencari apa penyebab utamanya. Ia pun sudah meminta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk ikut mengaudit teknis. "Saya kira Bu Inten menanganinya sudah cepat, sudah bagus," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.