Pasca Listrik Padam, Luhut Berpesan ke PLN: Jangan Semua Mau

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dari kanan: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terlihat sebelum rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 16 Juli 2019. Rapat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. TEMPO/Subekti.

    Dari kanan: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terlihat sebelum rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 16 Juli 2019. Rapat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, JakartaMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mesti lebih efisien pasca kejadian padamnya listrik di tiga provinsi beberapa waktu lalu. Ia meminta perusahaan setrum negara itu jangan dulu terlalu banyak terlibat dalam proyek pembangunan listrik.

    "Saya bilang kalian jangan terlalu banyak dulu lah dalam pembangunan-pembangunan listrik, biarkan saja private sector yang lebih masuk," ujar Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2019.

    Misalnya saja ia meminta agar pihak swasta banyak terlibat di proyek waste to energy atau pembangkit listrik tenaga sampah. Mulanya, proyek itu harus 51 persen dikerjakan oleh Indonesia Power. Saat ini, Luhut berharap swasta masuk dengan proses beauty contest lantaran sudah 18 tahun proyek ini tak kunjung kelar.

    Apalagi, kata Luhut, saat ini sudah ada Peraturan Presiden yang jelas, misalnya mengatur harga, tipping fee, hingga proses pembayarannya. "Jadi enggak ada masalah. Tapi kalau PLN Indonesia Power minta 51 persen, ya kan repot," ujar dia.

    Kendati demikian, Luhut mengatakan itu tak berarti PLN harus mengerem investasinya. Ia hanya mengatakan perusahaan setrum itu harus lebih menajamkan rencananya. "Jangan semua mau. Kalau semua mau, nanti satu pun enggak dapat."

    Luhut mengatakan PLN sudah harus menentukan prioritasnya. Dan menurut dia, Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani sudah mengetahui apa yang akan dilakukan perseroan. Misalnya saja soal perencanaan kabel bawah tanah. Sehingga kabel listrik tak lagi berantakan seperti sekarang.

    "Kan bagus itu untuk lima tahun ke depan, belum lagi soal kabel laut dari Sumatera ke sini, saya bilang kalau bagus dijalani saja," tutur Luhut. "Artinya, jangan semua mau, di lihat lah."

    Adapun mengenai kejadian pemadaman listrik PLN beberapa waktu lalu, Luhut mengatakan peristiwa itu masih diaudit secara menyeluruh untuk mencari apa penyebab utamanya. Ia pun sudah meminta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk ikut mengaudit teknis. "Saya kira Bu Inten menanganinya sudah cepat, sudah bagus," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polusi Udara Pembunuh Diam-diam

    Perubahan iklim dan pencemaran udara menyebabkan lebih dari 12,6 juta kematian per tahun. Jumlah korban jiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya.