"Kalau semua PKL masuk dalam kawasan yang disediakan kan jadi lebih bagus dan tertata. Ya tapi tergantung pedagang juga, mereka kan senenge (senangnya jualan) sambil melihat (suasana) Malioboro kan? " ujar Hemas.
Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebelumnya menilai sikap paguyuban PKL Malioboro yang menentang rencana penataan dengan alasan khawatir ukuran lapaknya jadi makin kecil merupakan dalih tak berdasar. Sebab, kata dia, sudah sejak dulu lahan usaha di Malioboro sempit.
"Menolak itu dasarnya apa? Kalau alasannya (lapak) tambah kecil, lah Malioboro itu sekarang yang besar apanya? Pedagang itu yang gede dagangannya apa gerobaknya?" ujar Haryadi akhir Juli 2019 lalu
PKL Malioboro dari Koperasi Tri Dharma yang berada di sisi barat kawasan Jalan Malioboro pada akhir Juli lalu sempat mendatangi Balaikota Yogya menyampaikan penolakan terkait rencana penataan yang disiapkan.
Ketua Koperasi Tri Dharma, Mujiyo saat itu menyatakan rencana penataan yang berkonsep ungkur-ungkuran atau berjualan saling membelakangi dengan pedagang lain akan merugikan. Kebijakan itu dinilai merugikan dan mempersempit ruang gerak pedagang serta berpotensi memicu gesekan antar pedagang.
“Rencana ungkur-ungkuran itu tidak menguntungkan dan akan mempersempit lapak PKL khususnya dari koperasi Tri Dharma. Jadi tidak maksimal saat menata dagangan maupun melayani pembeli, tidak nyaman,” ujarnya.
