Luhut Pandjaitan Usul Kendaraan Dinas Pakai Motor Listrik Gesits

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan seusai menggelar rapat bersama sejumlah stakeholder di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis petang, 25 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan seusai menggelar rapat bersama sejumlah stakeholder di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis petang, 25 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengusulkan pengadaan kendaraan dinas tahun depan bisa dialokasikan untuk kendaraan-kendaraan berteknologi listrik buatan anak bangsa.

    “Saya kepikir untuk lapor Presiden, ‘Nanti APBN tahun depan pembelian sepeda motor, mobil, kita wajibkan saja motor listrik buatan Indonesia, Gesits misalnya, atau apalah',” katanya saat menjadi pembicara kunci dalam Indonesianisme Summit 2019 di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.

    Menurut Luhut, hal itu dilakukan sebagai dukungan pemerintah terhadap pengembangan teknologi yang dilakukan anak bangsa. “Kalau tidak kita pupuk keberpihakan itu, teknologi kita tidak akan maju,” katanya.

    Indonesianisme Summit 2019 merupakan rangkaian kegiatan yang digelar Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) yang digelar bersamaan dengan Pameran Karya 30 Teknopreneur Indonesia.

    Mantan Menko Polhukam itu bangga saat berkeliling melihat deretan karya anak bangsa dalam pameran tersebut. Ia bahkan mengaku ingin agar produk-produk yang dipamerkan bisa ditampilkan dalam sosialisasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

    “Ini kita minta, atau mungkin kita ‘wajibkan’ BUMN-BUMN itu bisa memakai teknologi tersebut. Kita akan coba dorong karya anak bangsa ini. Kalau tidak mulai begitu, kapan lagi?” ujar Luhut Pandjaitan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.