Luhut Minta Jokowi Wajibkan Kendaraan Dinas Pakai Motor Listrik

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjajal motor listrik SDR di Bandung, Rabu, 3 Juli 2019. (Dok.Humas Pemprov Jabar)

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjajal motor listrik SDR di Bandung, Rabu, 3 Juli 2019. (Dok.Humas Pemprov Jabar)

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut perlunya ada keberpihakan pemerintah dalam mendorong teknologi karya anak bangsa. Salah satunya, dengan mengusulkan agar pengadaan kendaraan dinas pegawai pelat merah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menggunakan sepeda motor listrik buatan lokal. 

    "Saya lapor presiden, agar APBN tahun depan pembelian sepeda motor listrik itu diwajibkan saja dari buatan Indonesia, Gesits atau apa itu," ujar Luhut di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019. Luhut meyakini, tanpa keberpihakan itu, industri dalam negeri tidak akan maju.

    Namun, ia mengatakan penerapan itu juga masih perlu melihat kesiapan infrastruktur di daerah. Adapun penerapan itu kemungkinan dilakukan mula-mula di DKI Jakarta, lantaran daerah lain belum siap. "Jakarta kan cuacanya parah dan 60 persen polusi di udara itu karena transportasi," tutur Luhut.

    Gesits adalah merek motor listrik buatan pabrikan lokal. Motor bertenaga setrum itu sudah mulai bisa dipesan April lalu dan mulai didistribusikan pada Juli 2019. Produksi kendaraan roda dua itu melibatkan sejumlah Badan Usaha Milik Negara, seperti PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi, PT Pindad, PT Len, PT Wika Industri Energi, PT Pertamina dan PT PLN.

    Di samping sepeda motor listrik, Luhut mengatakan ada banyak teknologi buatan lokal yang bisa dimanfaatkan dan didukung, seperti insinerator limbah B3 hingga katalis untuk mewujudkan bahan bakar biodiesel B100. Ia optimistis hal tersebut bisa terwujud bila ada kerjasama yang baik antara semua pemangku kepentingan.

     

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.