Atasi Defisit Transaksi Berjalan, Sri Mulyani Siap All Out

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat berbicara dalam Orasi llmiah pada Dies Natalis ke 38 Universitas Negeri PGRI Semarang, Rabu, 23 Juli 2019 (sumber: IG @smindrawati).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat berbicara dalam Orasi llmiah pada Dies Natalis ke 38 Universitas Negeri PGRI Semarang, Rabu, 23 Juli 2019 (sumber: IG @smindrawati).

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan siap mengerahkan segenap instrumen fiskal yang ada untuk memecahkan masalah defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).

    "Kami siap menggunakan instrumen fiskal untuk membantu kementerian terkait dan juga inisiatif dari pemda untuk bisa meningkatkan ekspor," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa 13 Agustus 2019.

    Sri MUlyani juga mengatakan pihaknya siap membantu kementerian dan pemda terkait dalam memecahkan masalah tersebut.Adapun kementerian yang dimaksud antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian Pertanian.

    "Semua kementerian yang memiliki portofolio penyumbang dari trade maupun account deficit itu terjadi akan dikoordinasikan," lanjut Sri Mulyani.

    Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya terus mempertimbangkan masukan dari kementerian terkait serta pemda dan pengusaha agar kebijakan ke depannya bisa sesuai dengan kebutuhan.

    Seperti diketahui, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa CAD pada kuartal II/2019 melebar dari 2,6 persen Produk Domestik Bruto atau US$7 miliar, menjadi 3,04 persen PDB atau US$8,4 miliar.

    Sri Mulyani mengatakan akan terus melakukan koordinasi dan pembahasan dengan kementerian yang berhubungan dengan moneter dan energi seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian ESDM. Diakuinya koordinasi akan lebih diutamakan dengan Kementerian ESDM karena melebarnya CAD terkait adanya impor minyak dan gas yang tinggi.
     
    Kementerian Keuangan juga akan mendalami formulasi kebijakan makro jika ada masukkan dari kementerian atau lembaga lain maupun pemda termasuk juga pengusaha. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan.

    “Jadi feedback dan hubungan kami dengan seluruh K/L maupun pemda dan para pengusaha akan terus kita harapkan supaya kita juga bisa terus menyesuaikan kebijakan kita sesuai kebutuhan,” kata Sri Mulyani.

    BISNIS | ANTARA 

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mengering di Sana-sini

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini bahaya kekeringan untuk wilayah Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.